Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting
Ketua
Banner
Tibyani, S.Ag., M.H
Hakim dan Pegawai
Perencanaan, IT & Pelaporan

Jadwal Sidang

Artikel Pengadilan

Previous Next
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
IKHTIYATH DALAM SIDANG ITSBAT RUKYAT IKHTIYATH DALAM SIDANG ITSBAT RUKYAT Ahmad Z. Anam[1] Muqaddimah           Sidang itsbat rukyatul hilal telah menjadi agenda rutin tahunan bagi sebagian Pengadilan Agama, terutama yang kantornya terletak di daerah-daerah pesisir panta... Read more
PERBEDAAN KETENTUAN PANGGILAN ANTARA PERKARA PERDATA UMUM DAN PERDATA-PERCERAIAN PERBEDAAN KETENTUAN PANGGILAN ANTARA PERKARA PERDATA UMUM DAN PERDATA-PERCERAIAN Ahmad Z. Anam[1] Sekapur Sirih             Suratpanggilan (relaas) merupakan penyampaian secara resmi (official) dan patut(properly) kepada pihak-pi... Read more
KAPAN PUTUSAN NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD DAPAT DIAJUKAN ULANG? KAPAN PUTUSAN NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD DAPAT DIAJUKAN ULANG?   Oleh: Ahmad Z. Anam (Hakim Pratama Muda Pengadilan Agama Mentok) Pendahuluan             Ada dua hak bagi pihak berperkara yang perkaranya dinyatakan ... Read more
PERUBAHAN HARTA BENDA WAKAF PERUBAHAN HARTA BENDA WAKAF (ANALISA TERHADAP PROSEDUR PERUBAHAN HARTA BENDA WAKAF DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR: 42 TAHUN 2006)   Oleh: Nurman Syarif, S.HI., M.SI (Hakim Pengadilan Agama Mentok)   A.    PENDAHULUAN Perubahan harta benda wak... Read more
PERANG KOMPETENSI (JILID 2) Mempertegas Kewenangan PA dalam Mengadili Sengketa Jual Beli PERANG KOMPETENSI (JILID 2) Mempertegas Kewenangan PA dalam Mengadili Sengketa Jual Beli (Bai’)[1] Oleh: Ahmad Z. Anam[2] Ilustrasi Pada suatu pagi, di lereng Gunung Merapi, terjadilah transaksi antara Pak Sodron dan Pak Paitjan Janpait. Kedua orang penghobi petualangan ters... Read more
Setelah Promosi dan Mutasi, Mari Bicara Soal Kode Etik Setelah Promosi dan Mutasi, Mari Bicara Soal Kode Etik Oleh: Ahmad Z. Anam[1]   Sekapur Sirih             Beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 15 Desember 2015, hampir seluruh sorot mata warga peradilan agama tertuju... Read more
Hakim [Masih] Wakil Tuhan? Hakim [Masih] Wakil Tuhan? Oleh: Ahmad Z. Anam (Hakim Pratama Muda PA Mentok)   Wajah korps hakim kembali tercoreng. 10 Juli 2015 kemarin, KPK menangkap tiga hakim dan seorang panitera Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan. Keempat pejabat peradilan tersebut dicokok K... Read more
Menyikapi Fatwa MUI tentang BPJS Kesehatan Menyikapi Fatwa MUI tentang BPJS Kesehatan Oleh: Ahmad Z. Anam (Hakim Pratama Muda PA Mentok)   MUI memfatwakan bahwa BPJS Kesehatan tak sesuai syari’ah. Istilah fikihnya: haram. Hal ini disebabkan karena pengelolaannya dinilai mengandung unsur gharar (ketidakjelasa... Read more
KECAKAPAN SAKSI KELUARGA SEDARAH DI LUAR JAWA DAN MADURA KECAKAPAN SAKSI KELUARGA SEDARAH DI LUAR JAWA DAN MADURA Telaah Perkara Perceraian dengan Alasan Pasal 19 (f) PP No. 9 Tahun 1975 Ahmad Z. Anam (Hakim Pengadilan Agama Mentok) Pada artikel sebelumnya,[1]penulis telah mengkaji dan menyimpulkan: keluarga sedarah cakap bersaksi untuk... Read more
Tadarus Risalah Al-Qadha' Umar ibn Khattab Tadarus Risalah Al-Qadha' Umar ibn Khattab (Kajian Asas Peradilan Perdata Islam)   Ahmad  Z. Anam   Kita terlalu terbiasa menutur dan menulis istilah keinggris-inggrisan, juga kebelanda-belandaan dalam setiap terminologi hukum, termasuk dalam asas peradilan.... Read more
MEDIASI DALAM REKONVENSI, WAJIBKAH? MEDIASI DALAM REKONVENSI, WAJIBKAH? Oleh: Ahmad Z. Anam [Hakim Pengadilan Agama Mentok] Sekapur Sirih             Perdamaian adalah sayyid al-ahkam. Ia merupakan cita-cita tertinggi hukum.[1] Al-Qur’an tegas mengatakan b... Read more
BELAJAR DARI PELAIHARI BELAJAR DARI PELAIHARI (Upaya Sederhana Sukseskan Program Penempatan, Promosi, dan Mutasi)   Oleh: Ahmad Z. Anam[1] Sekapur Sirih September 2014 adalah musim penempatan, promosi, dan mutasi. Mahkamah Agung, dalam konteks ini Direktorat Jenderal Peradilan Agama memiliki du... Read more
Banner
Banner

MEDIASI DALAM REKONVENSI, WAJIBKAH?

Oleh: Ahmad Z. Anam

[Hakim Pengadilan Agama Mentok]

Sekapur Sirih

            Perdamaian adalah sayyid al-ahkam. Ia merupakan cita-cita tertinggi hukum.[1] Al-Qur’an tegas mengatakan bahwa wa ash-shulhu khair.[2] Oleh karena itu, upaya mendamaikan (mediasi) merupakan proses penting-luhur yang tak terpisahkan dari perdamaian itu sendiri.

            Aturan perundangan kita telah nyaris sempurna mengatur mediasi, baik di dalam, maupun di luar persidangan. Pasal 130 H.I.R./154 R.Bg. telah mengatur jelas tentang wajibnya upaya damai dalam persidangan. Sementara untuk mediasi di luar persidangan, telah ada Perma Nomor 2 Tahun 2003 yang kemudian dicabut dan diganti  dengan Perma Nomor 1 tahun 2008.

            Namun, di samping mapannya aturan  itu, masih ada sedikit celah yang menarik untuk didiskusikan: apakah mediasi juga wajib diselenggarakan dalam perkara gugat balik (rekonvensi)?

Untuk upaya damai dalam persidangan, tampaknya sudah tidak bermasalah: karena pada jamaknya majelis selalu mengupayakan damai atas gugatan rekonvensi. Namun, bagaimana dengan upaya damai di luar sidang (dengan bantuan mediator)? Mungkin, masih belum banyak pengadilan yang mewajibkannya. Ini yang perlu kita diskusikan.

Urgensi Mediasi

            Secara sederhana, mediasi dapat didefinisikan sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan efisien, lebih memberikan akses kepada pihak untuk menemukan penyelesaian sengketa yang dapat diterima semua pihak, serta lebih memenuhi rasa keadilan.

Jika mediasi berhasil dan perkara dapat diselesaiakan secara damai, maka minimal ada tiga keuntungan besar: 1. Jika perdamaian itu dikuatkan dalam putusan, maka ia  kontan memiliki kekuatan hukum mengikat (in cracht van gewijsde), 2. Tertutup upaya hukum banding dan kasasi, dan 3. Memiliki kekuatan eksekutorial.[3] Oleh karenanya, proses mediasi sudah berbanding lurus dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Sejarah telah merekam betapa pentingnya proses mediasi. Al-Qur’an, Al-Hadits, fiqh konvensional, hingga hukum positif telah mengatur rigid tentang proses tersebut.

            Al-Qur’an dalam Surat An-Nisa’ Ayat 35 dan 128 serta dalam Surat Al-Hujurat Ayat 9-10, secara gamblang memerintahkan upaya damai dalam sengketa. Al-Qur’an menghendaki setiap sengketa, sedapat mungkin diselesaikan dengan damai. Karena menurut Surat An-Nisa’ Ayat 128, perdamaian jelas lebih baik (ash-shulhu khair). Adapun menurut Surat Al-Hujurat Ayat 10,  perdamaian itu lebih berpotensi mendekat pada rahmat-Nya.

            Dalam Al-Hadits, Shahih Bukhari Nomor 2494, menceritakan tentang anjuran mengupayakan damai terhadap dua pihak yang bersengketa. Hadits tersebut jugalah yang menjadi asbab an-nuzul dari surat Al-Hujurat Ayat 10. Selain hadits tersebut juga masih banyak hadits lain tentang mediasi, salah satunya mediasi (tahkim) dalam perang shiffin.

            Umar Ibn Khattab, dalam Risalah al-Qhadha’-nya juga telah mengatur tentang upaya damai, terutama batas-batas keabsahan perdamaian. Menurutnya, perdamaian hanya akan sah jika tidak melanggar hukum (syari’at) yang berlaku.[4]

            Begitu juga dalam fiqh konvensional, mediasi juga banyak disinggung. Salah satunya dalam Kitab Fiqh As-Sunnah, yang menjabarkan bahwa mediasi berperan penting dalam mengakhiri sengketa dua belah pihak.[5] Dalam fiqh, mediasi biasa disebut sebagai proses islah. Tujuan puncaknya adalah menghindari madharat yang lebih besar dari persengketaan yang berkepanjangan.

            Dalam hukum positif Indonesia, mediasi juga telah banyak diatur.  KUHPerdata misalnya, mengatur mediasi dengan Pasal 202,   H.I.R. dengan Pasal 130, dan R.Bg. dengan Pasal 154.

            Berdasarkan data-data tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perintah mediasi telah ada sejak 14 abad lalu, sejak turunnya Al-Qur’an, dan hingga saat ini, perintah itu masih berlaku. Mengapa? Karena mediasi memiliki urgensi tinggi. Dari segala aspek, upaya menuju perdamaian tetaplah “khair”.

Kewajiban Mediasi

            Hadirnya Perma No. 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah memberikan kepastian tentang kewajiban mediasi. Perma ini merupakan bentuk pengintensifan amanat pasal 130 H.I.R/154 R.Bg. Langkah kongkrit pengintensifan tersebut adalah dengan mengintegrasikan mediasi dengan prosedur berperkara.

Pasal 4 Perma No.1 Tahun 2008 tegas menyatakan bahwa: “Kecuali perkara yang diselesaiakan melalui prosedur Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan melalui perdamaian dengan bantuan mediator”.

Bagaimana jika tidak menempuh upaya mediasi? Pasal 2 (Ayat 3) Perma tersebut menjawab: “Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 H.I.R. dan atau Pasal  154 R.Bg. yang mengakibatkan putusan batal demi hukum”.

Mediasi dalam Rekonvensi

            Jauh sebelum menulis artikel ini, penulis sempat melontarkan pertanyaan di sebuah forum dalam jejaring sosial (facebook), tepatnya di “forum pembaca badilag.net”.            Pertanyaan tersebut intinya ada pada judul artikel ini. Dalam kolom komentar, beragam jawaban yang penulis temukan. Ada yang mengatakan tidak wajib, juga banyak yang mengatakan wajib.

            Argumentasi mereka yang mengatakan tidak wajib adalah: hanya gugatan asal (pokok) yang wajib  dimediasi, sedangkan gugatan rekonvensi tidak wajib dimediasi. Sayangnya, tidak ada alasan yuridis-formil untuk pendapat pertama ini. Mereka hanya menggunakan penafsiran bahwa kata setiap “sengketa perdata”, ditafsirkan dengan setiap “sengketa perdata asal (pokok)”.

            Sedangkan mereka yang mengatakan wajib beralasan: Perma No.1 tahun 2008 sudah sangat gamblang mengatur, setiap sengketa perdata (kecuali perkara yang diselesaiakan melalui prosedur Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha) wajib menempuh mediasi dengan bantuan mediator. Pendapat kedua ini memegang teguh tiga kata kunci: 1). Apakah gugatan rekonvensi tersebut merupakan sengketa? Jawabannya sudah pasti, iya. 2. Apakah sengketa tersebu merupakan perkara perdata? Kalau di PA, tentu perkara perdata. 3. Apakah gugatan rekonvensi termasuk dalam pengecualian Pasal 2 Perma No.1 Tahun 2008? Jelas tidak. Jadi, kalau demikian adanya, mutlak: gugatan rekonvensi tetap wajib dimediasi.

            Melihat dari argumentasi kedua pendapat tersebut, penulis lebih sepakat pada pendapat kedua. Mereka memiliki landasan yuridis yang tegas dan rasionalisasi yang akuntabel. Terlebih, jika kita menengok hasil Rakernas MARI tahun 2012, yang meskipun tidak  menyatakan wajibnya mediasi dalam rekonvensi, namun hasil rakernas tersebut mengisyaratkan bahwa mediasi dalam rekonvensi itu ada dan lestari.[6]

            Tanpa memandang dari siapa pendapat kedua itu lahir, penulis memegang prinsip unzur maa qaala wa laa tanzur man qaala.[7] Oleh karena dalil pendapat kedua lebih rajih, lebih selaras dengan asas peradilan (sederhana, cepat, dan biaya ringan), lebih mendekat pada cita-cita luhur hukum, dan lebih ikhtiyat (hati-hati), maka pendapat tersebut layak untuk diikuti.

Penutup

            Upaya damai, mediasi, ash-sulhu, tahkim, atau apapun istilahnya, merupakan rangkaian upaya yang bercita-cita membumikan tujuan luhur hukum: perdamaian. Perintah untuk melakukan upaya tersebut sudah ada sejak 14 abad lampau, dan masih lestari  hingga saat ini. Ini tentu dapat kita jadikan pelajaran: bahwa mediasi memiliki urgensi tingkat tinggi.

            Setiap sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama, wajib dimediasi, kecuali perkara-perkara tertentu yang telah dikecualikan oleh Perma No. 1 Tahun 2008. Sedangkan gugatan rekonvensi tidak masuk dalam pengecualian tersebut. Maka, secara yuridis-formil, gugatan rekonvensi tetap wajib dimediasi. Selain alasan tersebut, mediasi dalam gugat rekonvensi juga lebih selaras dengan asas peradilan, lebih mendekat pada cita-cita hukum, serta lebih mengimplementasikaan konsep ikhtiyat dalam penerapan hukum. Wallahu a’lam bi ash-showab.

 

 

 

 

Daftar Pustaka

Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, edisi revisi.Semarang: Kumudasmoro Grafindo, 1994.

Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, cet. Ke-6, Kencana: Jakarta, 2012.

Sayid Sabiq, Fiqh As-Sunnah, Juz III, Beirut: Daar Al-Fikr.

Mahmud Hadi Riyanto, Mediasi dalam Al-Qur’an, artikel disampaikan pada kajian hukum di Masjid Al-Maghfiroh, PUSDIKLAT MARI, 2013.

Herzien Inlandsch Reglement.

Reglement Tot Regeling van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten.

Perma No. 1 Tahun 2008 Tentang Pengadilan.Prosedur Mediasi di

Rumusan hasil diskusi kelompok bidang Peradilan Agama (Komisi III), Sub 1 (Teknik Yustisial).

Risalah al-Qadha’ li Umar Ibn Qadha’ .

 

 

 

 

 

 


[1]Mahmud Hadi Riyanto, Perdamaian Adalah Tujuan Hukum, Artikel disampaikan pada kajian hukum di Masjid Al-Maghfiroh, PUSDIKLAT MARI.

[2]Q.s. An-Nisa’: 128

[3]  Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, cet. Ke-6(Kencana: Jakarta, 2012), hlm. 160-162.

[4]Risalah al-Qadha’ li Umar Ibn Qadha’

[5]Sayid Sabiq, Fiqh As-Sunnah, Juz III (Beirut: Daar Al-Fikr) Hlm. 305.

[6]  Rumusan hasil diskusi kelompok bidang Peradilan Agama (Komisi III), Sub 1(teknik yustisial), poin 15.

[7] Lihatlah (materi) apa yang disampaiakan, jangan melihat siapa yang mengatakan.

 

Tulis Komentar Disini


Security code
Refresh

Wakil Ketua
Banner
kosong
Jam Digital

Kalender Hijriyah
Alih Bahasa
Jadwal Sholat

Istilah Hukum Peradilan

Relaas / Surat Panggilan Sidang

Dalam hukum acara perdata memiliki pengertian, menyampaikan secara resmi [official] dan patut [properly] kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan Majelis Hakim atau Pengadilan.


Eksepsi

merupakan sanggahan/keberatan-keberatan Tergugat / Termohon terhadap surat dakwaan tetapi belum menyangkut pokok perkara.


Replik

adalah tanggapan dari Penggugat / Pemohon terhadap isi dari Eksepsi Tergugat / Termohon.


Duplik

adalah tanggapan Tergugat / Termohon terhadap isi dari Replik Penggugat / Pemohon.


Verstek

Putusan Verstek adalah putusan hakim yang bersifat declaratoir (op tegenspraak) tentang ketidakhadiran tergugat meskipun ia menurut hukum acara harus datang.


Relaas / Surat Panggilan Sidang

Dalam hukum acara perdata memiliki pengertian, menyampaikan secara resmi [official] dan patut [properly] kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan Majelis Hakim atau Pengadilan.


Eksepsi

merupakan sanggahan/keberatan-keberatan Tergugat / Termohon terhadap surat dakwaan tetapi belum menyangkut pokok perkara.


Replik

adalah tanggapan dari Penggugat / Pemohon terhadap isi dari Eksepsi Tergugat / Termohon.


Duplik

adalah tanggapan Tergugat / Termohon terhadap isi dari Replik Penggugat / Pemohon.


Verstek

Putusan Verstek adalah putusan hakim yang bersifat declaratoir (op tegenspraak) tentang ketidakhadiran tergugat meskipun ia menurut hukum acara harus datang.


Relaas / Surat Panggilan Sidang

Dalam hukum acara perdata memiliki pengertian, menyampaikan secara resmi [official] dan patut [properly] kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan Majelis Hakim atau Pengadilan.


Eksepsi

merupakan sanggahan/keberatan-keberatan Tergugat / Termohon terhadap surat dakwaan tetapi belum menyangkut pokok perkara.


Replik

adalah tanggapan dari Penggugat / Pemohon terhadap isi dari Eksepsi Tergugat / Termohon.


Duplik

adalah tanggapan Tergugat / Termohon terhadap isi dari Replik Penggugat / Pemohon.


Verstek

Putusan Verstek adalah putusan hakim yang bersifat declaratoir (op tegenspraak) tentang ketidakhadiran tergugat meskipun ia menurut hukum acara harus datang.


Relaas / Surat Panggilan Sidang

Dalam hukum acara perdata memiliki pengertian, menyampaikan secara resmi [official] dan patut [properly] kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan Majelis Hakim atau Pengadilan.


Eksepsi

merupakan sanggahan/keberatan-keberatan Tergugat / Termohon terhadap surat dakwaan tetapi belum menyangkut pokok perkara.


Replik

adalah tanggapan dari Penggugat / Pemohon terhadap isi dari Eksepsi Tergugat / Termohon.


Duplik

adalah tanggapan Tergugat / Termohon terhadap isi dari Replik Penggugat / Pemohon.


Verstek

Putusan Verstek adalah putusan hakim yang bersifat declaratoir (op tegenspraak) tentang ketidakhadiran tergugat meskipun ia menurut hukum acara harus datang.


Relaas / Surat Panggilan Sidang

Dalam hukum acara perdata memiliki pengertian, menyampaikan secara resmi [official] dan patut [properly] kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan Majelis Hakim atau Pengadilan.


Eksepsi

merupakan sanggahan/keberatan-keberatan Tergugat / Termohon terhadap surat dakwaan tetapi belum menyangkut pokok perkara.


Replik

adalah tanggapan dari Penggugat / Pemohon terhadap isi dari Eksepsi Tergugat / Termohon.


Duplik

adalah tanggapan Tergugat / Termohon terhadap isi dari Replik Penggugat / Pemohon.


Verstek

Putusan Verstek adalah putusan hakim yang bersifat declaratoir (op tegenspraak) tentang ketidakhadiran tergugat meskipun ia menurut hukum acara harus datang.


Relaas / Surat Panggilan Sidang

Dalam hukum acara perdata memiliki pengertian, menyampaikan secara resmi [official] dan patut [properly] kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan Majelis Hakim atau Pengadilan.


Eksepsi

merupakan sanggahan/keberatan-keberatan Tergugat / Termohon terhadap surat dakwaan tetapi belum menyangkut pokok perkara.


Replik

adalah tanggapan dari Penggugat / Pemohon terhadap isi dari Eksepsi Tergugat / Termohon.


Duplik

adalah tanggapan Tergugat / Termohon terhadap isi dari Replik Penggugat / Pemohon.


Verstek

Putusan Verstek adalah putusan hakim yang bersifat declaratoir (op tegenspraak) tentang ketidakhadiran tergugat meskipun ia menurut hukum acara harus datang.


Relaas / Surat Panggilan Sidang

Dalam hukum acara perdata memiliki pengertian, menyampaikan secara resmi [official] dan patut [properly] kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan Majelis Hakim atau Pengadilan.


Eksepsi

merupakan sanggahan/keberatan-keberatan Tergugat / Termohon terhadap surat dakwaan tetapi belum menyangkut pokok perkara.


Replik

adalah tanggapan dari Penggugat / Pemohon terhadap isi dari Eksepsi Tergugat / Termohon.


Duplik

adalah tanggapan Tergugat / Termohon terhadap isi dari Replik Penggugat / Pemohon.


Verstek

Putusan Verstek adalah putusan hakim yang bersifat declaratoir (op tegenspraak) tentang ketidakhadiran tergugat meskipun ia menurut hukum acara harus datang.


Relaas / Surat Panggilan Sidang

Dalam hukum acara perdata memiliki pengertian, menyampaikan secara resmi [official] dan patut [properly] kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan Majelis Hakim atau Pengadilan.


Eksepsi

merupakan sanggahan/keberatan-keberatan Tergugat / Termohon terhadap surat dakwaan tetapi belum menyangkut pokok perkara.


Replik

adalah tanggapan dari Penggugat / Pemohon terhadap isi dari Eksepsi Tergugat / Termohon.


Duplik

adalah tanggapan Tergugat / Termohon terhadap isi dari Replik Penggugat / Pemohon.


Verstek

Putusan Verstek adalah putusan hakim yang bersifat declaratoir (op tegenspraak) tentang ketidakhadiran tergugat meskipun ia menurut hukum acara harus datang.


Relaas / Surat Panggilan Sidang

Dalam hukum acara perdata memiliki pengertian, menyampaikan secara resmi [official] dan patut [properly] kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan Majelis Hakim atau Pengadilan.


Eksepsi

merupakan sanggahan/keberatan-keberatan Tergugat / Termohon terhadap surat dakwaan tetapi belum menyangkut pokok perkara.


Replik

adalah tanggapan dari Penggugat / Pemohon terhadap isi dari Eksepsi Tergugat / Termohon.


Duplik

adalah tanggapan Tergugat / Termohon terhadap isi dari Replik Penggugat / Pemohon.


Verstek

Putusan Verstek adalah putusan hakim yang bersifat declaratoir (op tegenspraak) tentang ketidakhadiran tergugat meskipun ia menurut hukum acara harus datang.


Relaas / Surat Panggilan Sidang

Dalam hukum acara perdata memiliki pengertian, menyampaikan secara resmi [official] dan patut [properly] kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan Majelis Hakim atau Pengadilan.


Eksepsi

merupakan sanggahan/keberatan-keberatan Tergugat / Termohon terhadap surat dakwaan tetapi belum menyangkut pokok perkara.


Replik

adalah tanggapan dari Penggugat / Pemohon terhadap isi dari Eksepsi Tergugat / Termohon.


Duplik

adalah tanggapan Tergugat / Termohon terhadap isi dari Replik Penggugat / Pemohon.


Verstek

Putusan Verstek adalah putusan hakim yang bersifat declaratoir (op tegenspraak) tentang ketidakhadiran tergugat meskipun ia menurut hukum acara harus datang.


Relaas / Surat Panggilan Sidang

Dalam hukum acara perdata memiliki pengertian, menyampaikan secara resmi [official] dan patut [properly] kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan Majelis Hakim atau Pengadilan.


Eksepsi

merupakan sanggahan/keberatan-keberatan Tergugat / Termohon terhadap surat dakwaan tetapi belum menyangkut pokok perkara.


Replik

adalah tanggapan dari Penggugat / Pemohon terhadap isi dari Eksepsi Tergugat / Termohon.


Duplik

adalah tanggapan Tergugat / Termohon terhadap isi dari Replik Penggugat / Pemohon.


Verstek

Putusan Verstek adalah putusan hakim yang bersifat declaratoir (op tegenspraak) tentang ketidakhadiran tergugat meskipun ia menurut hukum acara harus datang.


Relaas / Surat Panggilan Sidang

Dalam hukum acara perdata memiliki pengertian, menyampaikan secara resmi [official] dan patut [properly] kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan Majelis Hakim atau Pengadilan.


Eksepsi

merupakan sanggahan/keberatan-keberatan Tergugat / Termohon terhadap surat dakwaan tetapi belum menyangkut pokok perkara.


Replik

adalah tanggapan dari Penggugat / Pemohon terhadap isi dari Eksepsi Tergugat / Termohon.


Duplik

adalah tanggapan Tergugat / Termohon terhadap isi dari Replik Penggugat / Pemohon.


Verstek

Putusan Verstek adalah putusan hakim yang bersifat declaratoir (op tegenspraak) tentang ketidakhadiran tergugat meskipun ia menurut hukum acara harus datang.


Relaas / Surat Panggilan Sidang

Dalam hukum acara perdata memiliki pengertian, menyampaikan secara resmi [official] dan patut [properly] kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan Majelis Hakim atau Pengadilan.


Eksepsi

merupakan sanggahan/keberatan-keberatan Tergugat / Termohon terhadap surat dakwaan tetapi belum menyangkut pokok perkara.


Replik

adalah tanggapan dari Penggugat / Pemohon terhadap isi dari Eksepsi Tergugat / Termohon.


Duplik

adalah tanggapan Tergugat / Termohon terhadap isi dari Replik Penggugat / Pemohon.


Verstek

Putusan Verstek adalah putusan hakim yang bersifat declaratoir (op tegenspraak) tentang ketidakhadiran tergugat meskipun ia menurut hukum acara harus datang.


Relaas / Surat Panggilan Sidang

Dalam hukum acara perdata memiliki pengertian, menyampaikan secara resmi [official] dan patut [properly] kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan Majelis Hakim atau Pengadilan.


Eksepsi

merupakan sanggahan/keberatan-keberatan Tergugat / Termohon terhadap surat dakwaan tetapi belum menyangkut pokok perkara.


Replik

adalah tanggapan dari Penggugat / Pemohon terhadap isi dari Eksepsi Tergugat / Termohon.


Duplik

adalah tanggapan Tergugat / Termohon terhadap isi dari Replik Penggugat / Pemohon.


Verstek

Putusan Verstek adalah putusan hakim yang bersifat declaratoir (op tegenspraak) tentang ketidakhadiran tergugat meskipun ia menurut hukum acara harus datang.


Relaas / Surat Panggilan Sidang

Dalam hukum acara perdata memiliki pengertian, menyampaikan secara resmi [official] dan patut [properly] kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan Majelis Hakim atau Pengadilan.


Eksepsi

merupakan sanggahan/keberatan-keberatan Tergugat / Termohon terhadap surat dakwaan tetapi belum menyangkut pokok perkara.


Replik

adalah tanggapan dari Penggugat / Pemohon terhadap isi dari Eksepsi Tergugat / Termohon.


Duplik

adalah tanggapan Tergugat / Termohon terhadap isi dari Replik Penggugat / Pemohon.


Verstek

Putusan Verstek adalah putusan hakim yang bersifat declaratoir (op tegenspraak) tentang ketidakhadiran tergugat meskipun ia menurut hukum acara harus datang.


Relaas / Surat Panggilan Sidang

Dalam hukum acara perdata memiliki pengertian, menyampaikan secara resmi [official] dan patut [properly] kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan Majelis Hakim atau Pengadilan.


Eksepsi

merupakan sanggahan/keberatan-keberatan Tergugat / Termohon terhadap surat dakwaan tetapi belum menyangkut pokok perkara.


Replik

adalah tanggapan dari Penggugat / Pemohon terhadap isi dari Eksepsi Tergugat / Termohon.


Duplik

adalah tanggapan Tergugat / Termohon terhadap isi dari Replik Penggugat / Pemohon.


Verstek

Putusan Verstek adalah putusan hakim yang bersifat declaratoir (op tegenspraak) tentang ketidakhadiran tergugat meskipun ia menurut hukum acara harus datang.



NS-DHTML by Kubik-Rubik.de
Polling
Setujukah apabila setiap putusan pengadilan ditampilkan di website
 
Pengunjung Online
We have 38 guests online