Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting
Ketua
Banner
Tibyani, S.Ag., M.H
Hakim dan Pegawai
Perencanaan, IT & Pelaporan

Jadwal Sidang

Artikel Pengadilan

Previous Next
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
IKHTIYATH DALAM SIDANG ITSBAT RUKYAT IKHTIYATH DALAM SIDANG ITSBAT RUKYAT Ahmad Z. Anam[1] Muqaddimah           Sidang itsbat rukyatul hilal telah menjadi agenda rutin tahunan bagi sebagian Pengadilan Agama, terutama yang kantornya terletak di daerah-daerah pesisir panta... Read more
PERBEDAAN KETENTUAN PANGGILAN ANTARA PERKARA PERDATA UMUM DAN PERDATA-PERCERAIAN PERBEDAAN KETENTUAN PANGGILAN ANTARA PERKARA PERDATA UMUM DAN PERDATA-PERCERAIAN Ahmad Z. Anam[1] Sekapur Sirih             Suratpanggilan (relaas) merupakan penyampaian secara resmi (official) dan patut(properly) kepada pihak-pi... Read more
KAPAN PUTUSAN NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD DAPAT DIAJUKAN ULANG? KAPAN PUTUSAN NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD DAPAT DIAJUKAN ULANG?   Oleh: Ahmad Z. Anam (Hakim Pratama Muda Pengadilan Agama Mentok) Pendahuluan             Ada dua hak bagi pihak berperkara yang perkaranya dinyatakan ... Read more
PERUBAHAN HARTA BENDA WAKAF PERUBAHAN HARTA BENDA WAKAF (ANALISA TERHADAP PROSEDUR PERUBAHAN HARTA BENDA WAKAF DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR: 42 TAHUN 2006)   Oleh: Nurman Syarif, S.HI., M.SI (Hakim Pengadilan Agama Mentok)   A.    PENDAHULUAN Perubahan harta benda wak... Read more
PERANG KOMPETENSI (JILID 2) Mempertegas Kewenangan PA dalam Mengadili Sengketa Jual Beli PERANG KOMPETENSI (JILID 2) Mempertegas Kewenangan PA dalam Mengadili Sengketa Jual Beli (Bai’)[1] Oleh: Ahmad Z. Anam[2] Ilustrasi Pada suatu pagi, di lereng Gunung Merapi, terjadilah transaksi antara Pak Sodron dan Pak Paitjan Janpait. Kedua orang penghobi petualangan ters... Read more
Setelah Promosi dan Mutasi, Mari Bicara Soal Kode Etik Setelah Promosi dan Mutasi, Mari Bicara Soal Kode Etik Oleh: Ahmad Z. Anam[1]   Sekapur Sirih             Beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 15 Desember 2015, hampir seluruh sorot mata warga peradilan agama tertuju... Read more
Hakim [Masih] Wakil Tuhan? Hakim [Masih] Wakil Tuhan? Oleh: Ahmad Z. Anam (Hakim Pratama Muda PA Mentok)   Wajah korps hakim kembali tercoreng. 10 Juli 2015 kemarin, KPK menangkap tiga hakim dan seorang panitera Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan. Keempat pejabat peradilan tersebut dicokok K... Read more
Menyikapi Fatwa MUI tentang BPJS Kesehatan Menyikapi Fatwa MUI tentang BPJS Kesehatan Oleh: Ahmad Z. Anam (Hakim Pratama Muda PA Mentok)   MUI memfatwakan bahwa BPJS Kesehatan tak sesuai syari’ah. Istilah fikihnya: haram. Hal ini disebabkan karena pengelolaannya dinilai mengandung unsur gharar (ketidakjelasa... Read more
KECAKAPAN SAKSI KELUARGA SEDARAH DI LUAR JAWA DAN MADURA KECAKAPAN SAKSI KELUARGA SEDARAH DI LUAR JAWA DAN MADURA Telaah Perkara Perceraian dengan Alasan Pasal 19 (f) PP No. 9 Tahun 1975 Ahmad Z. Anam (Hakim Pengadilan Agama Mentok) Pada artikel sebelumnya,[1]penulis telah mengkaji dan menyimpulkan: keluarga sedarah cakap bersaksi untuk... Read more
Tadarus Risalah Al-Qadha' Umar ibn Khattab Tadarus Risalah Al-Qadha' Umar ibn Khattab (Kajian Asas Peradilan Perdata Islam)   Ahmad  Z. Anam   Kita terlalu terbiasa menutur dan menulis istilah keinggris-inggrisan, juga kebelanda-belandaan dalam setiap terminologi hukum, termasuk dalam asas peradilan.... Read more
MEDIASI DALAM REKONVENSI, WAJIBKAH? MEDIASI DALAM REKONVENSI, WAJIBKAH? Oleh: Ahmad Z. Anam [Hakim Pengadilan Agama Mentok] Sekapur Sirih             Perdamaian adalah sayyid al-ahkam. Ia merupakan cita-cita tertinggi hukum.[1] Al-Qur’an tegas mengatakan b... Read more
BELAJAR DARI PELAIHARI BELAJAR DARI PELAIHARI (Upaya Sederhana Sukseskan Program Penempatan, Promosi, dan Mutasi)   Oleh: Ahmad Z. Anam[1] Sekapur Sirih September 2014 adalah musim penempatan, promosi, dan mutasi. Mahkamah Agung, dalam konteks ini Direktorat Jenderal Peradilan Agama memiliki du... Read more
Banner
Banner

Proses Eksekusi

PROSEDUR EKSEKUSI

PADA PENGADILAN AGAMA MENTOK

1.      Putusan Pengadilan telah berkekuatan hukum tetap.

2.      Pihak Tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan secara sukarela.

3.      Penggugat mengajukan surat permohonan eksekusi ke Ketua Pengadilan.

4.      Ketua Memanggil Tergugat melalui Jurusita Pengganti untuk datang ke Pengadilan untuk diperingalkan (Aanmaning) agar mematuhi isi putusan  dalam    waktu 8 hari.

5.      Dibuatkan berita acara Aanmaning.

6.      Bila   Tergugat   tidak   hadir   pada   sidang   Aanmaning   dengan   alasan   yang   bisa dipertanggungjawabkan, maka Pengadilan melakukan Aanmaning lagi.

7.      Bila Tergugat tidak hadir pada sidang Aanmaning tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan maka Pengadilan tidak perlu lagi melakukan Aanmaning.

8.    Dalam hal Tergugat tetap tidak mau mentaati isi putusan Pengadilan dalam waktu yang telah ditetapkan, maka Ketua Pengadilan mengeluarkan Penetapan yang isinya perintah kepada Panitera/Jurusita untuk melaksanakan eksekusi sesuai dengan amar putusan

9.   Panitera mambuat surat pemberitahuan hari/tanggal pelaksanaan eksekusi kepadaPenggugat eksekusi, Tergugat Eksekusi, Kepala Desa Setempat, Camat dan Kepolisian.

10.  Eksekusi dilaksanakan oleh Panitera atau Jurusita dengan dibantu oleh 2 orang saksi yang telah memenuhi syarat tertentu.

11.  Eksekusi dilaksanakan ditempat objek/barang berada.

12.  Membuat Berita Acara yang berisi :

a.       Catatan tentang :

-          Jenis barang yang dieksekusi

-          Letak/Ukuran yang dieksekusi

-          Hadir/tidaknya tereksekusi

-          Keterangan pengawas barang

-          Penjelasan non bevinding bagi yang tidak sesuai dengan amar putusan

-          Penjelasan dapat/tidaknya eksekusi itu dijalankan

-          Hari/tanggal, jam, bulan dan tahun pelaksanaan

-          Diserahkan kepada Pemohon eksekusi

b.      Tandatangan dari

-          Panitera atau Jurusita

-          2 Orang saksi

-          Lurah/Kades atau camat

-          Tereksekusi


Perkara Tingkat Pertama Cerai Talak

PROSEDUR :

1.       Langkah-langkah yang harus dilakukan Pemohon (Suami) atau Kuasanya.

a.       Mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama / mahkamah syar'iyah (Pasal 118 HlR, 142 R Bg jo Pasal 66 UU No 7 Tahun 1989);

b.       Pemohon dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah tentang tata cara membuat surat permohonan (Pasal 119 HlR, 143 R Bg jo Pasal 58 UU No 7 Tahun 1989); 

c.        Surat permohonan dapat dirubah sepanjang tidak mengubah posita dan petitum. Jika Termohon telah menjawab surat permohonan ternyata ada perubahan, maka perubahan tersebut harus atas persetujuan Termohon.

 

2.       Permohonan tersebut diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah

a.       Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon (Pasal 66 ayat (2) UU No 7 Tahun 1989);

b.       Bila Termohon meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Pemohon, maka permohonan harus diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon (Pasal 66 ayat (2) UU No 7 Tahun l989);

c.        Bila Termohon berkediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon (Pasal 66ayat (3) UU No 7 Tahun 1989);

d.       Bila Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di luar negeri maka permohonan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkannya perkawinan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Pasal 66 ayat(4) UU No.7 1989)

 

3.       Permohonan tersebut memuat :

a.       Nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon;

b.       Posita (fakta kejadian dan fakta hukum);

c.        Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita)

 

4.       Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak atau sesudah ikrar talak diucapkan (Pasal 66 ayat (5) UU No 7 Tahun 1989).

5.       Membayar biaya perkara (Pasal 121 ayat(4) HlR,145 ayat(4)R Bg.Jo.Pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989), bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma(prodeo)(Pasal 237 HIR,273 R.Bg)

 PROSES PENYELESAIAN PERKARA :

1.       Pemohon mendaftarkan permohonan cerai talak ke pengadilan agama/mahkamah syar'iyah.

2.       Pemohon dan Termohon dipanggil oleh pengadilan agama/mahkamah syar'iyah untuk menghadiri persidangan.

3.       a. Tahapan Persidangan

i.         Pada pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan suami istri harus datang secara pribadi (Pasal 82 UU No.7 Tahun 1989);

ii.        Apabila tidak berhasil, maka hakim mewajibkan kepada kedua belah pihak agar Lebih dahulu menempuh mediasi (Pasal 3 ayat (1 ) PERMA No.2 Tahun 2OO3);

iii.      Apabila mediasi tidak behasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat pemohonan, jawaban, jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan. Dalam tahap jawab menjawab (sebelum pembukian) Temohon dapat mengajukan gugatan rekonvensi (gugat balik) (Pasal 132a HlR, 1 58 R Bg)

b.        Putusan pengadilan agama/mahkamah syar'iyah atas permohonan cerai talak sebagai berikut:

i.         Permohonan dikabulkan. Apabila Termohon tidak puas dapat mengajukan banding melalui pengadilan agama/mahkamah syar'iyah tersebut.

ii.        Permohonan ditolak. Pemohon dapat mengajukan banding melalui pengadilan agama /mahkamh syar'iyah tersebut.

iii.      Pemohonan tidak diterima.Pemohon dapat mengajukan permohonan baru.

 

4.       Apabila permohohann dikabulkan dan putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka:

a.       Pengadilan agama/mahkamah syar'iyah menentukan hasil sidang penyaksian ikrar talak;

b.       Pengadilan agama/mahkamah syar'iyah memanggil Pemohon dan Temohon untuk melaksanakan ikrar talak.

c.        Jika dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan sidang peyaksian ikrar talak, suami atau kuasanya tidak melaksanakan iknr talak di depan sidang, maka gugurlah kekuatan hukum penetapan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan atas hukum yang sama (Pasal 70 ayat(6) UU No 7 Tahun 1989).

5.       Setelah ikar talak diucapkan panitera berkewajiban memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah penetapan ikrar talak (Pasal 84 ayat (4) UU No 7 Tahun 1989).

 

Perkara Tingkat Pertama Cerai Gugat

PROSEDUR :

1.       Langkah-langkah yang harus dilakukan Penggugat (Isteri) atau Kuasanya:

a.       Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama / mahkamah syar'iyah (Pasal 118 HIR, 142 R Bg jo Pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989);

b.       Penggugat dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada pengadilan agama/hahkamah syar'iyah tentang tata cara membuat surat gugatan (Pasal 118 HIR,142 R Bg jo Pasal 58 UU No 7 Tahun 1989);

c.        Surat gugatan dapat dirubah sepanjang tidak merubah posita dan petitum. Jika Tergugat telah menjawab surat gugatan ternyata ada perubahan, maka perubahan tersebut harus atas persetujuan Tergugat.

2.       Gugatan tersebut diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah :

a.       Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat (Pasal 73 ayat(1)UU No 7 Tahun 1989);

b.       Bila Penggugat meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Tergugat, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama/hahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat (Pasal 73 ayat(1) UU No 7 Tahun 1989 jo Pasal 32 ayat(2) UU No. 1 Tahun 1974);

c.        Bila Penggugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat (Pasal 73 ayat(2) UU No 7 Tahun l989);

d.       Bila Penggugat dan Tergugat berlempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkannya perkawinan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Pasal 73 ayat(3) UU No 7 Tahun 1989)

3.       Gugatan tersebut memuat:

a.       Nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;

b.       Posita (fakta kejadian dan fakta hukum);

c.        Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita)

4.       Gugatan soal penguasan anak, nafkah anak, natkah istri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian atau sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 86 ayat(1) UU No 7 Tahun 1989)

5.       Membayar biaya perkara (Pasal 121 ayat(41) HIR, 145 ayat(4) R Bg Jo Pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989), bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma (prodeo) (Pasal 237 HIR,273 R Bg)

6.       Penggugat dan Tergugat atau kuasanya menghadiri persidangan berdasarkan panggilan pengadilan agama/mahkamah syar'iyah (Pasal 121 ,124, dan 125 HlR, 145 R Bg)

PROSES PENYELESAIAN PERKARA :

1.       Penggugat mendaftarkan gugatan perceraian ke pengadilan agama/makhamah syari'iyah. 

2.       Penggugat dan Tergugat dipanggil oleh Pengadilan agama/makhama syar'iyah untuk menghadiri persidangan.

3.  a.   Tahapan Persidangan :

i.         Pada pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak,dan suami istri harus datang secara pribadi (Pasal 82 UU No.7 Tahun 1989);

ii.        Apabila tidak berhasil, maka hakim mewaiibkan kedua belah pihak agar lebih dahulu menempuh mediasi (Pasal 3 ayat(1) PERMAN No.2Tahun 2003);

iii.      Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, jawaban, jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan.Dalam tahap jawab menjawab (sebelum pembuktian) Tergugat dapat mengajukan gugatan rekonvansi (gugat balik) (Pasal 132a HIR, 158 R Bg) 

b.       Putusan pengadilan agama/mahkamah syar'iah cerai gugat adalah sebagai berikut :

i.         Gugatan dikabulkan. Apabila Tergugat tidak puas dapat mengajukan banding melalui pengadilan agama/mahkamah syar'iah tersebut.

ii.        Gugatan ditolak. Penggugat dapat mangajukan banding melalui pengadilan agama /mahkamah syar'iah tersebut.

iii.      Gugatan tidak diterima. Penggugat dapat mengajukan permohonan baru.

4.       Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka panitera pengadilan agama/mahkamh syar'iyah memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai kepada kedua belah pihak selambat-lambatya 7 (tujuh) hari setelah putusan tersebut diberitahukan kepada para pihak.


Perkara Tingkat Banding

PROSEDUR :

Langkah-langkah yang harus dilakukan Pemohon banding :

1.       Permohonan banding harus disampaikan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah dalam tenggang waktu :

a.       14 (empat belas) hari, terhitung mulai hari berikutnya dari hari pengucapan putusan, pengumuman/pemberitahuan putusan kepada yang berkepentingan;

b.       30 (tiga puluh) hari bagi Pemohon yang tidak bertempat di kediaman di wilayah hukum pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang memutus perkara tingkat pertama (Pasal 7 UU No 20 Tahun l947).

2.       Membayar biaya perkara banding (Pasal 7 UU No 20 Tahun 1947, Pasal 89 UU No 7 Tahun 1989).

3.       Panitera memberitahukan adanya permohonan banding (Pasal 7 UU No 20 Tahun 1947).

4.       Pemohon banding dapat mengajukan memori banding dan Termohon banding dapat mengajukan kontra memori banding (Pasal 11 ayat (3) UU No 20 Tahun 1947)

5.       Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah permohonan diberitahukan kepada pihak lawan, Panitera memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melihat surat-surat berkas perkara di kantor pengadilan agama/mahkamah syar'iyah (Pasal 11 ayat(1) UU No 20 Tahun 1944).

6.       Berkas perkara banding dikirim ke pengadilan tinggi agama,/mahkamah syar'iyah provinsi oleh pengadilan agama/mahkamah syar'iyah selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterima perkara banding.

7.       Salinan putusan banding dikirim oleh pengadilan tinggi agama/mahkamah syar'iyah provinsi ke pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang memeriksa perkara pada tingkat pertama untuk disampaikan kepada para pihak. 

8.       Pengadilan agama/hahkamah syar'iyah menyampaikan salinan putusan kepada para pihak.

9.       Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka Panitera:

a.       Untuk perkara cerai talak :

i.         Memberitahukan tentang Penetapan Hari Sidang penyaksian ikrar talak dengan memanggil Pemohon dan Termohon; 

ii.        Memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari.

b.       Untuk perkara cerai gugat:

Memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari.

 PROSES PENYELESAIAN PERKARA :

1.       Berkas perkara banding dicatat dan diberi nomor register.

2.       Ketua pengadilan tinggi agama/mahkamah syar'iyah provinsi membuat Penetapan Majelis Hakim yang akan memeriksa berkas.

3.       Panitera menetapkan panitera pengganti yang akan membantu majelis.

4.       Panitera pengganti menyerahkan berkas kepada ketua majelis.

5.       Panitera pengganti mendistribusikan berkas perkara ke Majelis Hakim Tinggi.

6.       Majelis Hakim Tinggi memutus perkara banding.

7.       Salinan putusan dikirimkan kepada kedua belah pihak melalui pengadilan tingkat pertama.



 
Wakil Ketua
Banner
kosong
Jam Digital

Kalender Hijriyah
Alih Bahasa
Jadwal Sholat

Istilah Hukum Peradilan

Relaas / Surat Panggilan Sidang

Dalam hukum acara perdata memiliki pengertian, menyampaikan secara resmi [official] dan patut [properly] kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan Majelis Hakim atau Pengadilan.


Eksepsi

merupakan sanggahan/keberatan-keberatan Tergugat / Termohon terhadap surat dakwaan tetapi belum menyangkut pokok perkara.


Replik

adalah tanggapan dari Penggugat / Pemohon terhadap isi dari Eksepsi Tergugat / Termohon.


Duplik

adalah tanggapan Tergugat / Termohon terhadap isi dari Replik Penggugat / Pemohon.


Verstek

Putusan Verstek adalah putusan hakim yang bersifat declaratoir (op tegenspraak) tentang ketidakhadiran tergugat meskipun ia menurut hukum acara harus datang.


Relaas / Surat Panggilan Sidang

Dalam hukum acara perdata memiliki pengertian, menyampaikan secara resmi [official] dan patut [properly] kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan Majelis Hakim atau Pengadilan.


Eksepsi

merupakan sanggahan/keberatan-keberatan Tergugat / Termohon terhadap surat dakwaan tetapi belum menyangkut pokok perkara.


Replik

adalah tanggapan dari Penggugat / Pemohon terhadap isi dari Eksepsi Tergugat / Termohon.


Duplik

adalah tanggapan Tergugat / Termohon terhadap isi dari Replik Penggugat / Pemohon.


Verstek

Putusan Verstek adalah putusan hakim yang bersifat declaratoir (op tegenspraak) tentang ketidakhadiran tergugat meskipun ia menurut hukum acara harus datang.


Relaas / Surat Panggilan Sidang

Dalam hukum acara perdata memiliki pengertian, menyampaikan secara resmi [official] dan patut [properly] kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan Majelis Hakim atau Pengadilan.


Eksepsi

merupakan sanggahan/keberatan-keberatan Tergugat / Termohon terhadap surat dakwaan tetapi belum menyangkut pokok perkara.


Replik

adalah tanggapan dari Penggugat / Pemohon terhadap isi dari Eksepsi Tergugat / Termohon.


Duplik

adalah tanggapan Tergugat / Termohon terhadap isi dari Replik Penggugat / Pemohon.


Verstek

Putusan Verstek adalah putusan hakim yang bersifat declaratoir (op tegenspraak) tentang ketidakhadiran tergugat meskipun ia menurut hukum acara harus datang.


Relaas / Surat Panggilan Sidang

Dalam hukum acara perdata memiliki pengertian, menyampaikan secara resmi [official] dan patut [properly] kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan Majelis Hakim atau Pengadilan.


Eksepsi

merupakan sanggahan/keberatan-keberatan Tergugat / Termohon terhadap surat dakwaan tetapi belum menyangkut pokok perkara.


Replik

adalah tanggapan dari Penggugat / Pemohon terhadap isi dari Eksepsi Tergugat / Termohon.


Duplik

adalah tanggapan Tergugat / Termohon terhadap isi dari Replik Penggugat / Pemohon.


Verstek

Putusan Verstek adalah putusan hakim yang bersifat declaratoir (op tegenspraak) tentang ketidakhadiran tergugat meskipun ia menurut hukum acara harus datang.


Relaas / Surat Panggilan Sidang

Dalam hukum acara perdata memiliki pengertian, menyampaikan secara resmi [official] dan patut [properly] kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan Majelis Hakim atau Pengadilan.


Eksepsi

merupakan sanggahan/keberatan-keberatan Tergugat / Termohon terhadap surat dakwaan tetapi belum menyangkut pokok perkara.


Replik

adalah tanggapan dari Penggugat / Pemohon terhadap isi dari Eksepsi Tergugat / Termohon.


Duplik

adalah tanggapan Tergugat / Termohon terhadap isi dari Replik Penggugat / Pemohon.


Verstek

Putusan Verstek adalah putusan hakim yang bersifat declaratoir (op tegenspraak) tentang ketidakhadiran tergugat meskipun ia menurut hukum acara harus datang.


Relaas / Surat Panggilan Sidang

Dalam hukum acara perdata memiliki pengertian, menyampaikan secara resmi [official] dan patut [properly] kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan Majelis Hakim atau Pengadilan.


Eksepsi

merupakan sanggahan/keberatan-keberatan Tergugat / Termohon terhadap surat dakwaan tetapi belum menyangkut pokok perkara.


Replik

adalah tanggapan dari Penggugat / Pemohon terhadap isi dari Eksepsi Tergugat / Termohon.


Duplik

adalah tanggapan Tergugat / Termohon terhadap isi dari Replik Penggugat / Pemohon.


Verstek

Putusan Verstek adalah putusan hakim yang bersifat declaratoir (op tegenspraak) tentang ketidakhadiran tergugat meskipun ia menurut hukum acara harus datang.


Relaas / Surat Panggilan Sidang

Dalam hukum acara perdata memiliki pengertian, menyampaikan secara resmi [official] dan patut [properly] kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan Majelis Hakim atau Pengadilan.


Eksepsi

merupakan sanggahan/keberatan-keberatan Tergugat / Termohon terhadap surat dakwaan tetapi belum menyangkut pokok perkara.


Replik

adalah tanggapan dari Penggugat / Pemohon terhadap isi dari Eksepsi Tergugat / Termohon.


Duplik

adalah tanggapan Tergugat / Termohon terhadap isi dari Replik Penggugat / Pemohon.


Verstek

Putusan Verstek adalah putusan hakim yang bersifat declaratoir (op tegenspraak) tentang ketidakhadiran tergugat meskipun ia menurut hukum acara harus datang.


Relaas / Surat Panggilan Sidang

Dalam hukum acara perdata memiliki pengertian, menyampaikan secara resmi [official] dan patut [properly] kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan Majelis Hakim atau Pengadilan.


Eksepsi

merupakan sanggahan/keberatan-keberatan Tergugat / Termohon terhadap surat dakwaan tetapi belum menyangkut pokok perkara.


Replik

adalah tanggapan dari Penggugat / Pemohon terhadap isi dari Eksepsi Tergugat / Termohon.


Duplik

adalah tanggapan Tergugat / Termohon terhadap isi dari Replik Penggugat / Pemohon.


Verstek

Putusan Verstek adalah putusan hakim yang bersifat declaratoir (op tegenspraak) tentang ketidakhadiran tergugat meskipun ia menurut hukum acara harus datang.


Relaas / Surat Panggilan Sidang

Dalam hukum acara perdata memiliki pengertian, menyampaikan secara resmi [official] dan patut [properly] kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan Majelis Hakim atau Pengadilan.


Eksepsi

merupakan sanggahan/keberatan-keberatan Tergugat / Termohon terhadap surat dakwaan tetapi belum menyangkut pokok perkara.


Replik

adalah tanggapan dari Penggugat / Pemohon terhadap isi dari Eksepsi Tergugat / Termohon.


Duplik

adalah tanggapan Tergugat / Termohon terhadap isi dari Replik Penggugat / Pemohon.


Verstek

Putusan Verstek adalah putusan hakim yang bersifat declaratoir (op tegenspraak) tentang ketidakhadiran tergugat meskipun ia menurut hukum acara harus datang.


Relaas / Surat Panggilan Sidang

Dalam hukum acara perdata memiliki pengertian, menyampaikan secara resmi [official] dan patut [properly] kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan Majelis Hakim atau Pengadilan.


Eksepsi

merupakan sanggahan/keberatan-keberatan Tergugat / Termohon terhadap surat dakwaan tetapi belum menyangkut pokok perkara.


Replik

adalah tanggapan dari Penggugat / Pemohon terhadap isi dari Eksepsi Tergugat / Termohon.


Duplik

adalah tanggapan Tergugat / Termohon terhadap isi dari Replik Penggugat / Pemohon.


Verstek

Putusan Verstek adalah putusan hakim yang bersifat declaratoir (op tegenspraak) tentang ketidakhadiran tergugat meskipun ia menurut hukum acara harus datang.


Relaas / Surat Panggilan Sidang

Dalam hukum acara perdata memiliki pengertian, menyampaikan secara resmi [official] dan patut [properly] kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan Majelis Hakim atau Pengadilan.


Eksepsi

merupakan sanggahan/keberatan-keberatan Tergugat / Termohon terhadap surat dakwaan tetapi belum menyangkut pokok perkara.


Replik

adalah tanggapan dari Penggugat / Pemohon terhadap isi dari Eksepsi Tergugat / Termohon.


Duplik

adalah tanggapan Tergugat / Termohon terhadap isi dari Replik Penggugat / Pemohon.


Verstek

Putusan Verstek adalah putusan hakim yang bersifat declaratoir (op tegenspraak) tentang ketidakhadiran tergugat meskipun ia menurut hukum acara harus datang.


Relaas / Surat Panggilan Sidang

Dalam hukum acara perdata memiliki pengertian, menyampaikan secara resmi [official] dan patut [properly] kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan Majelis Hakim atau Pengadilan.


Eksepsi

merupakan sanggahan/keberatan-keberatan Tergugat / Termohon terhadap surat dakwaan tetapi belum menyangkut pokok perkara.


Replik

adalah tanggapan dari Penggugat / Pemohon terhadap isi dari Eksepsi Tergugat / Termohon.


Duplik

adalah tanggapan Tergugat / Termohon terhadap isi dari Replik Penggugat / Pemohon.


Verstek

Putusan Verstek adalah putusan hakim yang bersifat declaratoir (op tegenspraak) tentang ketidakhadiran tergugat meskipun ia menurut hukum acara harus datang.


Relaas / Surat Panggilan Sidang

Dalam hukum acara perdata memiliki pengertian, menyampaikan secara resmi [official] dan patut [properly] kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan Majelis Hakim atau Pengadilan.


Eksepsi

merupakan sanggahan/keberatan-keberatan Tergugat / Termohon terhadap surat dakwaan tetapi belum menyangkut pokok perkara.


Replik

adalah tanggapan dari Penggugat / Pemohon terhadap isi dari Eksepsi Tergugat / Termohon.


Duplik

adalah tanggapan Tergugat / Termohon terhadap isi dari Replik Penggugat / Pemohon.


Verstek

Putusan Verstek adalah putusan hakim yang bersifat declaratoir (op tegenspraak) tentang ketidakhadiran tergugat meskipun ia menurut hukum acara harus datang.


Relaas / Surat Panggilan Sidang

Dalam hukum acara perdata memiliki pengertian, menyampaikan secara resmi [official] dan patut [properly] kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan Majelis Hakim atau Pengadilan.


Eksepsi

merupakan sanggahan/keberatan-keberatan Tergugat / Termohon terhadap surat dakwaan tetapi belum menyangkut pokok perkara.


Replik

adalah tanggapan dari Penggugat / Pemohon terhadap isi dari Eksepsi Tergugat / Termohon.


Duplik

adalah tanggapan Tergugat / Termohon terhadap isi dari Replik Penggugat / Pemohon.


Verstek

Putusan Verstek adalah putusan hakim yang bersifat declaratoir (op tegenspraak) tentang ketidakhadiran tergugat meskipun ia menurut hukum acara harus datang.


Relaas / Surat Panggilan Sidang

Dalam hukum acara perdata memiliki pengertian, menyampaikan secara resmi [official] dan patut [properly] kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan Majelis Hakim atau Pengadilan.


Eksepsi

merupakan sanggahan/keberatan-keberatan Tergugat / Termohon terhadap surat dakwaan tetapi belum menyangkut pokok perkara.


Replik

adalah tanggapan dari Penggugat / Pemohon terhadap isi dari Eksepsi Tergugat / Termohon.


Duplik

adalah tanggapan Tergugat / Termohon terhadap isi dari Replik Penggugat / Pemohon.


Verstek

Putusan Verstek adalah putusan hakim yang bersifat declaratoir (op tegenspraak) tentang ketidakhadiran tergugat meskipun ia menurut hukum acara harus datang.


Relaas / Surat Panggilan Sidang

Dalam hukum acara perdata memiliki pengertian, menyampaikan secara resmi [official] dan patut [properly] kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan Majelis Hakim atau Pengadilan.


Eksepsi

merupakan sanggahan/keberatan-keberatan Tergugat / Termohon terhadap surat dakwaan tetapi belum menyangkut pokok perkara.


Replik

adalah tanggapan dari Penggugat / Pemohon terhadap isi dari Eksepsi Tergugat / Termohon.


Duplik

adalah tanggapan Tergugat / Termohon terhadap isi dari Replik Penggugat / Pemohon.


Verstek

Putusan Verstek adalah putusan hakim yang bersifat declaratoir (op tegenspraak) tentang ketidakhadiran tergugat meskipun ia menurut hukum acara harus datang.



NS-DHTML by Kubik-Rubik.de
Polling
Setujukah apabila setiap putusan pengadilan ditampilkan di website
 
Pengunjung Online
We have 16 guests online