Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting
Ketua
Banner
Tibyani, S.Ag., M.H
Hakim dan Pegawai
Perencanaan, IT & Pelaporan

Jadwal Sidang

Artikel Pengadilan

Previous Next
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
IKHTIYATH DALAM SIDANG ITSBAT RUKYAT IKHTIYATH DALAM SIDANG ITSBAT RUKYAT Ahmad Z. Anam[1] Muqaddimah           Sidang itsbat rukyatul hilal telah menjadi agenda rutin tahunan bagi sebagian Pengadilan Agama, terutama yang kantornya terletak di daerah-daerah pesisir panta... Read more
PERBEDAAN KETENTUAN PANGGILAN ANTARA PERKARA PERDATA UMUM DAN PERDATA-PERCERAIAN PERBEDAAN KETENTUAN PANGGILAN ANTARA PERKARA PERDATA UMUM DAN PERDATA-PERCERAIAN Ahmad Z. Anam[1] Sekapur Sirih             Suratpanggilan (relaas) merupakan penyampaian secara resmi (official) dan patut(properly) kepada pihak-pi... Read more
KAPAN PUTUSAN NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD DAPAT DIAJUKAN ULANG? KAPAN PUTUSAN NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD DAPAT DIAJUKAN ULANG?   Oleh: Ahmad Z. Anam (Hakim Pratama Muda Pengadilan Agama Mentok) Pendahuluan             Ada dua hak bagi pihak berperkara yang perkaranya dinyatakan ... Read more
PERUBAHAN HARTA BENDA WAKAF PERUBAHAN HARTA BENDA WAKAF (ANALISA TERHADAP PROSEDUR PERUBAHAN HARTA BENDA WAKAF DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR: 42 TAHUN 2006)   Oleh: Nurman Syarif, S.HI., M.SI (Hakim Pengadilan Agama Mentok)   A.    PENDAHULUAN Perubahan harta benda wak... Read more
PERANG KOMPETENSI (JILID 2) Mempertegas Kewenangan PA dalam Mengadili Sengketa Jual Beli PERANG KOMPETENSI (JILID 2) Mempertegas Kewenangan PA dalam Mengadili Sengketa Jual Beli (Bai’)[1] Oleh: Ahmad Z. Anam[2] Ilustrasi Pada suatu pagi, di lereng Gunung Merapi, terjadilah transaksi antara Pak Sodron dan Pak Paitjan Janpait. Kedua orang penghobi petualangan ters... Read more
Setelah Promosi dan Mutasi, Mari Bicara Soal Kode Etik Setelah Promosi dan Mutasi, Mari Bicara Soal Kode Etik Oleh: Ahmad Z. Anam[1]   Sekapur Sirih             Beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 15 Desember 2015, hampir seluruh sorot mata warga peradilan agama tertuju... Read more
Hakim [Masih] Wakil Tuhan? Hakim [Masih] Wakil Tuhan? Oleh: Ahmad Z. Anam (Hakim Pratama Muda PA Mentok)   Wajah korps hakim kembali tercoreng. 10 Juli 2015 kemarin, KPK menangkap tiga hakim dan seorang panitera Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan. Keempat pejabat peradilan tersebut dicokok K... Read more
Menyikapi Fatwa MUI tentang BPJS Kesehatan Menyikapi Fatwa MUI tentang BPJS Kesehatan Oleh: Ahmad Z. Anam (Hakim Pratama Muda PA Mentok)   MUI memfatwakan bahwa BPJS Kesehatan tak sesuai syari’ah. Istilah fikihnya: haram. Hal ini disebabkan karena pengelolaannya dinilai mengandung unsur gharar (ketidakjelasa... Read more
KECAKAPAN SAKSI KELUARGA SEDARAH DI LUAR JAWA DAN MADURA KECAKAPAN SAKSI KELUARGA SEDARAH DI LUAR JAWA DAN MADURA Telaah Perkara Perceraian dengan Alasan Pasal 19 (f) PP No. 9 Tahun 1975 Ahmad Z. Anam (Hakim Pengadilan Agama Mentok) Pada artikel sebelumnya,[1]penulis telah mengkaji dan menyimpulkan: keluarga sedarah cakap bersaksi untuk... Read more
Tadarus Risalah Al-Qadha' Umar ibn Khattab Tadarus Risalah Al-Qadha' Umar ibn Khattab (Kajian Asas Peradilan Perdata Islam)   Ahmad  Z. Anam   Kita terlalu terbiasa menutur dan menulis istilah keinggris-inggrisan, juga kebelanda-belandaan dalam setiap terminologi hukum, termasuk dalam asas peradilan.... Read more
MEDIASI DALAM REKONVENSI, WAJIBKAH? MEDIASI DALAM REKONVENSI, WAJIBKAH? Oleh: Ahmad Z. Anam [Hakim Pengadilan Agama Mentok] Sekapur Sirih             Perdamaian adalah sayyid al-ahkam. Ia merupakan cita-cita tertinggi hukum.[1] Al-Qur’an tegas mengatakan b... Read more
BELAJAR DARI PELAIHARI BELAJAR DARI PELAIHARI (Upaya Sederhana Sukseskan Program Penempatan, Promosi, dan Mutasi)   Oleh: Ahmad Z. Anam[1] Sekapur Sirih September 2014 adalah musim penempatan, promosi, dan mutasi. Mahkamah Agung, dalam konteks ini Direktorat Jenderal Peradilan Agama memiliki du... Read more
Banner
Banner

KAPAN PUTUSAN NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD DAPAT DIAJUKAN ULANG?

 

Oleh: Ahmad Z. Anam

(Hakim Pratama Muda Pengadilan Agama Mentok)

Pendahuluan

            Ada dua hak bagi pihak berperkara yang perkaranya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) oleh pengadilan tingkat pertama:  1) mengajukan [ulang] dengan gugatan baru, dan 2) menempuh upaya hukum banding. [1]

Sepanjang penelusuran Penulis, belum pernah ada ketentuan yang mengatur tentang kapan gugatan baru atas putusan niet ontvankelijke verklaard  (NO) tersebut dapat diajukan ulang. Akibatnya, pada tataran praktik, gugatan baru tersebut dapat diajukan kapan pun; tidak ada batas waktu; baik sebelum putusan NO tersebut berkekuatan hukum tetap, maupun setelah berkekuatan hukum tetap;

Walhasil, terjadilah masalah serius akibat kekosongan regulasi pengajuan gugatan perkara baru atas putusan NO ini: ketidakpastian hukum. Masalah tersebut bukan perandai-andaian, tetapi memang berdasarkan fakta di lapangan.

Berikut ini adalah ilustrasi permasalahannya:

Ø  3 (tiga) hari pasca pengucapan putusan NO,  penggugat (setelah menyempurnakan gugatan) mengajukan ulang perkaranya dengan gugatan baru. 

Ø  Jeda 1 (satu) hari pasca penggugat mengajukan gugatan barunya, tergugat (yang tidak puas atas putusan NO dan kemungkinan sangat berharap agar perkara tetap dilanjutkan dengan memeriksa gugatan penggugat yang amburadul, sehingga menguntungkan tergugat) mengajukan upaya hukum banding.  

Dalam contoh kasus ini terdapat dua perkara yang subyek dan obyek hukumnya sama, serta keduanya sedang dalam proses penyelesaian sengketa dengan jalur litigasi di pengadilan. Satu perkara di tingkat pertama dan satunya di tingkat banding.

Kondisi seperti ini harus disikapi secara cermat dan hati-hati. Harus disikapi bagaimana gugatan baru penggugat tersebut? Apakah akan di NO lagi karena nebis in idem dengan perkara bandinya? Jika iya,penggugat tentu berada di posisi yang dirugikan, karena ia lebih dahulu mengajukan gugatan barunya (daripada tergugat mengajukan banding), selain itu juga tidak ada ketentuan yang melarang penggugat untuk mengajukan ulang gugatannya kapanpun.

Artikel ini berusaha: pertama, memberikan tawaran solusi atas kondisi semerawut sebagaimana tergambar di atas, dan kedua: merumuskan dan mendorong terbitnya regulasi yang tepat tentang batas waktu pengajuan ulang gugatan yang dinyatakan NO. Tujuan puncaknya:agar tidak ada lagi ketidakpastian hukum yang merugikan pencari keadilan.

Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard (NO)

            Putusan NOadalahputusan yang menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, karena cacat formil. Putusan NO merupakanputusanakhir yang bersifat negatif.

            Berikut ini sebab-sebab sebuah gugatan dinyatakan cacat formil:[2]

1)      Surat kuasa tidak sah

Syarat Surat Kuasa Khusus, sebagaimana dijelaskan SEMA Nomor 2 tahun 1959, yang kemudian SEMA tersebut disempurnakan dengan SEMA Nomor 01 tahun 1971 dan SEMA Nomor 6 tahun 1994 adalah sebagai berikut:

I           Menyebut dengan jelas dan spesifik tujuan surat kuasa adalah untuk beracara di pengadilan;

II          Menyebut kompetensi relatif;

III        Menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan;

IV        Menyebut secara ringkas dan kongkrit pokok dan obyek sengketa.

Syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif. Artinya, satu item saja tidak terpenuhi, berkonsekuensi surat kuasa tidak sah;

2)      Gugatan diajukan oleh pihak yang tidak memiliki kepentingaan hukum

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 194 K/Skip/1971, tanggal 7 Juli 1971, gugatan harus diajukan oleh orang yang memiliki hubungan hukum melekat.[3]

3)      Gugatan error in persona

Error in persona adalah “keliru pihak”. Kekeliruan ini dapat berupa diskualifikasi in person (Penggugat tidak memiliki legal standing), bisa juga gemis aanhoedanigheid (pihak yang ditarik menjadi tergugat keliru), dapat juga plurium litis conssortium (pihak yang ditarik menjadi penggugat atau tergugat tidak lengkap).

4)      Gugatan di luar kompetensi

Ada dua jenis kompetensi: absolut dan relatif. Kompetensi absolut adalah kewenangan mengadili berdasarkan kualifikasi perkara, sedangkan kompetensi relatif adalah kewenangan mengadili berdasarkan wilayah yurisdiksi.  Kompetensi absolut mutlak harus ditegakkan, meskipun tidak ada eksepsi. Kompetensi relatif penegakannya bergantung pada ada atau tidaknya eksepsi.

5)      Gugatan obscuur libel

Gugatan obscuur libel adalah gugatan yang kabur;tidak jelas dan pasti. Faktor-faktor penyebab kekaburan tersebut adalah:

a.      Dalil gugatan tidak mempunyai dasar peristiwa dan dasar hukum yang jelas;

b.      Tidak jelas obyek sengketa;

c.       Terdapat kontradiksi antara posita dan petitum

d.     Petitum tidak rinci;

e.       Nebis in idem (telah ada putusana incraht) yang subyek dan obyeknya sama;

6)      Gugatan prematur

Gugatan prematur adalah gugatan yang semestinya belum dapat diajukan, karena limit waktu yang telah diatur dengan sebuah peraturan berlaku belum terpenuhi.

7)      Gugatan daluwarsa

Gugatan daluwarsa adalah gugatan yang diajukan tetapi sudah melampaui limit waktu yang ditetapkan aturan yang berlaku.

Konsekuensi dari putusan NO adalah: pertama, statusnya hubungan hukum subyek dan obyek hukum sama persis seperti sebelumnya, diangap belum pernah ada perkara, dankedua: jika telah diletakkan sita, maka diktum putusan NO harus memerintahkan pengangkatan sita.

Fakta di Lapangan

Oleh karena belum ada regulasi yang mengatur batas waktu pengajuan gugatan baru atas putusan NO, maka fakta di lapangan juga menunjukkan grafik tidak beraturan. Sebagian perkara diajukan ulang sebelum putusan NO berkekuatan hukum tetap, sebagian lain diajukan pasca putusan berkekuatan hukum tetap.

Seperti yang telah disinggung dalam pendahuluan, ruang kosong regulasi ini memantik persoalan serius: ketidakpastian hukum. Terdapat peluang sangat besar terdapatnya dua perkara yang subyek dan obyeknya sama, dan berjalan bersamaan dalam proses peradilan.

            Seperti kasus yang telah dicontohkan pada pendahuluan, sebelum putusan NO berkekuatan hukum tetap, penggugat (setelah memperbaiki cacat formil gugatan) mengajukan ulang gugatannya, selang sehari setelah itu, tergugat mengajukan banding. Salah satu masalahnya di sini adalah: hendak disikapi bagaimana gugatan baru penggugat tersebut? Sedangkan di sisi lain, perkaranya yang lama masih dalam proses banding?

Sebagian yuris berpendapat bahwa gugatan baru penggugat tersebut harus di-NO lagi, karena nyata-nyata nebis ini idem dengan gugatan lama yang sedang dalam proses banding.

Menurut pendapat penulis, tindakan meng-NO kembaligugatan baru Penggugat tersebut adalah tidak tepat. Alasannya, kondisi nebis ini idem, sebagaimana dikehendaki Pasal 1917 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, adalah kondisi saat terdapatnya perkara baru, yang mana terhadap perkara baru tersebut telah ada perkara sebelumnya yang subyek dan obyeknya sama, dan perkara tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap.  Selama putusan sebelumnya itu belum berkekuatan hukum tetap, maka nebis ini idem belum melekat.[4]

Kembali ke contoh kasus, putusan NO atas gugatan penggugatmasih dalam proses banding dan belum berkekuatan hukum tetap, sehingga unsurnebis in idem belum terpenuhi. Sehingga tentu tidak tepat jika gugatan baru penggugat di-NO dengan alasan nebis ini idem dengan perkara bandingnya.

Keputusan yang paling tepat dalam menyikapi gugatan baru penggugat tersebut adalah dengan menghentikan sementara (aan hanging) gugatan. Aan hanging tidak melulu diterapkan dalam perselisihan kewenangan mengadili antar-peradilan, namun dapat juga diterapkan dalam perkara sebagaimana contoh kasus.

Tujuan penghentian sementara gugatan baru penggugat (di peradilan tingkat pertama), adalah untuk menghindari adanya dua putusan dalam satu perkara yang subyek dan obyeknya sama (satu putusan di tingkat pertama, satunya lagi putusan di tingkat banding).

Penghentian sementaragugatan penggugat diberlakukan sampai ada putusan incraht atas gugatan lama penggugat. Dengan adanya putusan yang incraht, maka pengadilan tingkat pertama dapat menentukan sikap selanjutnya atas gugatan baru penggugat. Ada dua kemungkinan sikap yang dapat diambil:

Pertama: jika putusan tingkat banding ternyata menguatkan putusan NO peradilan tingkat pertama, dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim dapat meneruskan pemeriksaan gugatan baru penggugat. Artinya, dengan kejelasan putusan dari tingkat banding tersebut, penghentian sementara (aan hanging) diakhiri dan pemeriksaan gugatan baru dapat dilanjutkan.

Sebatas untuk diketahui, putusan NO di tingkat banding tersebut tidak dapat diajukan ulang di tingkat banding. Banding itu hanya satu kali.[5] Karena jika perkara tersebut dapat diajukan ulang di tingkat banding, maka akan sangat tidak jelas kapan sebuah putusan banding itu dapat berkekuatan hukum tetap.

Kedua: jika ternyata putusan tingkat banding justeru membatalkan putusan NO peradilan tingkat pertama, serta menghendaki kelanjutan pemeriksaan gugatan lama penggugat, maka di saat pemeriksaan gugatan lama penggugat telah selesai dan telah pula ada putusan incraht yang bersifat positif (mengabulkan ataupun menolak, ada dampak hukum dan masalah yang disengkatan berakhir tuntas (litis finiri oppertet)), saat itulah gugatan baru penggugat memiliki alasan yang sah untuk dinyatakan NO.

Memang terdapat solusi atas kesemerawutan contoh kasus di atas, tapi tentu proses implementasi solusi tersebut memakan waktu yang panjang, serta merugikan kedua belah pihak berperkara; perkara menjadi terkatung-katung.

Belum lagi jika ternyata tergugat mengajukan kasasi atas putusan NO dari tingkat banding tersebut, maka penghentian sementara gugatan baru penggugat akan memakan waktu yang begitu lama.

Putusan NO Kapan Dapat Diajukan Ulang?

Hak fundamental pihak berperkara yang tidak puas atas putusan pengadilan (tingkat pertama) adalah menempuh upaya hukum. Hak ini dilindungi dan dijamin oleh konstitusi.

Untuk menjamin hak fundamental tersebut, konstitusi juga telah mengatur batas  waktu penempuhan hak.[6]

Pertama: dalam hal putusan diucapkan dengan kehadiran pihak atau di luar hadirnya pihak (contradictoir):

Bagi pihak yang tidak puas atas putusan peradilan tingkat pertama, maka ia diberi waktu 14 (empat belas) hari pasca pengucapan putusan, atau 14 (empat belas) hari pasca putusan tersebut diberitahukan dalam putusan diucapkan di luar hadir, untuk menempuh upaya hukum banding.

Kedua: dalam hal putusan diucapkan tanpa kehadiran tergugat:

Bahkan, dalam perkara tanpa kehadiran tergugat (verstek) pun, pihak tergugat yang tidak puas atas putusan verstek di peradilan tingkat pertama, tetap diberi hak upaya hukum, yang disebut verzet. Batas waktu pengajuan verzet yaitu 14  (empat belas)  hari  terhitung  setelah  tanggal  pemberitahuan  putusan verstek  itu  kepada  tergugat  semula  jika  pemberitahuan  tersebut  langsung  disampaikan  sendiri  kepada  yang bersangkutan  (Pasal  391  HIR/Pasal  719  RBg).   Jika putusan itu tidak langsung diberitahukan kepada tergugat sendiri  dan  pada  waktu  aanmaning  tergugat  hadir,  maka tenggang  waktu  perlawanan  adalah  8  (delapan)  hari  sejak  dilakukan  aanmaning  (peringatan) (Pasal 129 HIR / Pasal 153 RBg). Jika  Tergugat  tidak  hadir  pada  waktu  aanmaning,  maka tenggang  waktunya  adalah  hari  kedelapan  sesudah  eksekusi dilaksanakan (Pasal 129 ayat (2) jo Pasal 196 HIR dan Pasal 153  ayat  (2)  jo  Pasal  207  RBg). 

Hal yang perlu digarisbawahi adalah: waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diuraiakan di atas adalah hak fundamental bagi pihak yang tidak puas atas putusan pengadilan untuk menempuh upaya hukum.

Oleh karena itu, tentu tidak tepat jika hak fundamental tersebut harus diganggu dan direcoki oleh tindakan hukum lain yang berupa pengajuan gugatan baru. Pengajuan gugatan baru, seharusnya ditempuh setelah hak fundamental tersebut telah lewat. Artinya: pengajuan gugatan baru atas putusan NO seharusnyahanya dapat diajukan setelah putusan NO tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Namun masalahnya, hingga saat ini penulis belum penah menemukan ketentuan yang mengatur bahwa pengajuan gugatan baru atas perkara yang dinyatakan NO harus menunggu putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. Sehingga dalam tataran praktek, pengajuan gugatan baru atas putusan NO dapat diajukan kapan pun.

Dalam kesempatan ini, Penulis mendorong terbitnya regulasi tersebut. Setidaknya berbentuk Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung, yang tentunya dapat dimasukkan dalam revisi Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan.

Terbitnya regulasi berorientasi pada kepastian hukum dan bersinergi dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Agar tidak ada lagi pihak yang merasa dirugikan, agar tidak ada lagi perkara yang terkatung-katung  terlalu lama.

Kesimpulan

            Hingga saat ini belum pernah terbit regulasi tentang batas waktu kebolehan mengajukan [ulang] perkara dengan gugatan baru atas putusan NO. Kekosongan regulasi ini memunculkan persoalan serius: ketidakpastian hukum.

Waktu 14 (empat belas) hari pasca pengucapan putusan atau pasca pemberitahuan putusan adalah hak fundamental bagi pihak yang tidak puas atas putusan pengadilan untuk menempuh upaya hukum, tidak boleh diganggu dengan tindakan hukum lain berupa pengajuan gugatan baru.

Menurut Penulis, pengajuan gugatan baru atas putusan NO hanya dapat diajukan setelah putusan NO tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Artikel ini berusaha mendorong terbitnya regulasi tentang batas waktu tersebut. Terbitnya regulasi ini tujuannya adalah demi menghindari adanya dua perkara yang subyek dan obyeknya sama; demi terwujudnya kepastian hukum; demi terbumikannya asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Wallahu ‘alam.

Daftar Pustaka

Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Cet, Ke-6, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Cet VIII, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Cet Ke-12, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Herzien Inlandsch Reglement (HIR);

Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura. (Rbg.)

Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama (BUKU II)

 


[1]Lihat dalam Drs. H. A. Mukti Arto, S.H., Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Cet VIII (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) Hlm. 259 dan M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Cet Ke-12 (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 891. Di luar ketentuan umum tersebut, terdapat pengecualian yaitu terhadap putusan niet ontvankelijke verklaard yang disebabkan karena nebis in idem dan daluarsa (exceptio temporis) tidak dapat diajukan gugatan baru.

 

[2]  M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata... hlm. 889 s.d. 891.

[3][3]  Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M. Hum,  Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Cet VI (Jakarta: Kencana, 2012) Hlm. 300.

[4]M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata... hlm. 889 s.d. 891.

[5]Andi M. Yusuf Bakri, pendapat ini disampaikan dalam diskusi pada Facebook Group Lounge Hakim PA

[6]  Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama (BUKU II), hlm.  

 

Tulis Komentar Disini


Security code
Refresh

Wakil Ketua
Banner
kosong
Jam Digital

Kalender Hijriyah
Alih Bahasa
Jadwal Sholat

Istilah Hukum Peradilan

Relaas / Surat Panggilan Sidang

Dalam hukum acara perdata memiliki pengertian, menyampaikan secara resmi [official] dan patut [properly] kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan Majelis Hakim atau Pengadilan.


Eksepsi

merupakan sanggahan/keberatan-keberatan Tergugat / Termohon terhadap surat dakwaan tetapi belum menyangkut pokok perkara.


Replik

adalah tanggapan dari Penggugat / Pemohon terhadap isi dari Eksepsi Tergugat / Termohon.


Duplik

adalah tanggapan Tergugat / Termohon terhadap isi dari Replik Penggugat / Pemohon.


Verstek

Putusan Verstek adalah putusan hakim yang bersifat declaratoir (op tegenspraak) tentang ketidakhadiran tergugat meskipun ia menurut hukum acara harus datang.


Relaas / Surat Panggilan Sidang

Dalam hukum acara perdata memiliki pengertian, menyampaikan secara resmi [official] dan patut [properly] kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan Majelis Hakim atau Pengadilan.


Eksepsi

merupakan sanggahan/keberatan-keberatan Tergugat / Termohon terhadap surat dakwaan tetapi belum menyangkut pokok perkara.


Replik

adalah tanggapan dari Penggugat / Pemohon terhadap isi dari Eksepsi Tergugat / Termohon.


Duplik

adalah tanggapan Tergugat / Termohon terhadap isi dari Replik Penggugat / Pemohon.


Verstek

Putusan Verstek adalah putusan hakim yang bersifat declaratoir (op tegenspraak) tentang ketidakhadiran tergugat meskipun ia menurut hukum acara harus datang.


Relaas / Surat Panggilan Sidang

Dalam hukum acara perdata memiliki pengertian, menyampaikan secara resmi [official] dan patut [properly] kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan Majelis Hakim atau Pengadilan.


Eksepsi

merupakan sanggahan/keberatan-keberatan Tergugat / Termohon terhadap surat dakwaan tetapi belum menyangkut pokok perkara.


Replik

adalah tanggapan dari Penggugat / Pemohon terhadap isi dari Eksepsi Tergugat / Termohon.


Duplik

adalah tanggapan Tergugat / Termohon terhadap isi dari Replik Penggugat / Pemohon.


Verstek

Putusan Verstek adalah putusan hakim yang bersifat declaratoir (op tegenspraak) tentang ketidakhadiran tergugat meskipun ia menurut hukum acara harus datang.


Relaas / Surat Panggilan Sidang

Dalam hukum acara perdata memiliki pengertian, menyampaikan secara resmi [official] dan patut [properly] kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan Majelis Hakim atau Pengadilan.


Eksepsi

merupakan sanggahan/keberatan-keberatan Tergugat / Termohon terhadap surat dakwaan tetapi belum menyangkut pokok perkara.


Replik

adalah tanggapan dari Penggugat / Pemohon terhadap isi dari Eksepsi Tergugat / Termohon.


Duplik

adalah tanggapan Tergugat / Termohon terhadap isi dari Replik Penggugat / Pemohon.


Verstek

Putusan Verstek adalah putusan hakim yang bersifat declaratoir (op tegenspraak) tentang ketidakhadiran tergugat meskipun ia menurut hukum acara harus datang.


Relaas / Surat Panggilan Sidang

Dalam hukum acara perdata memiliki pengertian, menyampaikan secara resmi [official] dan patut [properly] kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan Majelis Hakim atau Pengadilan.


Eksepsi

merupakan sanggahan/keberatan-keberatan Tergugat / Termohon terhadap surat dakwaan tetapi belum menyangkut pokok perkara.


Replik

adalah tanggapan dari Penggugat / Pemohon terhadap isi dari Eksepsi Tergugat / Termohon.


Duplik

adalah tanggapan Tergugat / Termohon terhadap isi dari Replik Penggugat / Pemohon.


Verstek

Putusan Verstek adalah putusan hakim yang bersifat declaratoir (op tegenspraak) tentang ketidakhadiran tergugat meskipun ia menurut hukum acara harus datang.


Relaas / Surat Panggilan Sidang

Dalam hukum acara perdata memiliki pengertian, menyampaikan secara resmi [official] dan patut [properly] kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan Majelis Hakim atau Pengadilan.


Eksepsi

merupakan sanggahan/keberatan-keberatan Tergugat / Termohon terhadap surat dakwaan tetapi belum menyangkut pokok perkara.


Replik

adalah tanggapan dari Penggugat / Pemohon terhadap isi dari Eksepsi Tergugat / Termohon.


Duplik

adalah tanggapan Tergugat / Termohon terhadap isi dari Replik Penggugat / Pemohon.


Verstek

Putusan Verstek adalah putusan hakim yang bersifat declaratoir (op tegenspraak) tentang ketidakhadiran tergugat meskipun ia menurut hukum acara harus datang.


Relaas / Surat Panggilan Sidang

Dalam hukum acara perdata memiliki pengertian, menyampaikan secara resmi [official] dan patut [properly] kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan Majelis Hakim atau Pengadilan.


Eksepsi

merupakan sanggahan/keberatan-keberatan Tergugat / Termohon terhadap surat dakwaan tetapi belum menyangkut pokok perkara.


Replik

adalah tanggapan dari Penggugat / Pemohon terhadap isi dari Eksepsi Tergugat / Termohon.


Duplik

adalah tanggapan Tergugat / Termohon terhadap isi dari Replik Penggugat / Pemohon.


Verstek

Putusan Verstek adalah putusan hakim yang bersifat declaratoir (op tegenspraak) tentang ketidakhadiran tergugat meskipun ia menurut hukum acara harus datang.


Relaas / Surat Panggilan Sidang

Dalam hukum acara perdata memiliki pengertian, menyampaikan secara resmi [official] dan patut [properly] kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan Majelis Hakim atau Pengadilan.


Eksepsi

merupakan sanggahan/keberatan-keberatan Tergugat / Termohon terhadap surat dakwaan tetapi belum menyangkut pokok perkara.


Replik

adalah tanggapan dari Penggugat / Pemohon terhadap isi dari Eksepsi Tergugat / Termohon.


Duplik

adalah tanggapan Tergugat / Termohon terhadap isi dari Replik Penggugat / Pemohon.


Verstek

Putusan Verstek adalah putusan hakim yang bersifat declaratoir (op tegenspraak) tentang ketidakhadiran tergugat meskipun ia menurut hukum acara harus datang.


Relaas / Surat Panggilan Sidang

Dalam hukum acara perdata memiliki pengertian, menyampaikan secara resmi [official] dan patut [properly] kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan Majelis Hakim atau Pengadilan.


Eksepsi

merupakan sanggahan/keberatan-keberatan Tergugat / Termohon terhadap surat dakwaan tetapi belum menyangkut pokok perkara.


Replik

adalah tanggapan dari Penggugat / Pemohon terhadap isi dari Eksepsi Tergugat / Termohon.


Duplik

adalah tanggapan Tergugat / Termohon terhadap isi dari Replik Penggugat / Pemohon.


Verstek

Putusan Verstek adalah putusan hakim yang bersifat declaratoir (op tegenspraak) tentang ketidakhadiran tergugat meskipun ia menurut hukum acara harus datang.


Relaas / Surat Panggilan Sidang

Dalam hukum acara perdata memiliki pengertian, menyampaikan secara resmi [official] dan patut [properly] kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan Majelis Hakim atau Pengadilan.


Eksepsi

merupakan sanggahan/keberatan-keberatan Tergugat / Termohon terhadap surat dakwaan tetapi belum menyangkut pokok perkara.


Replik

adalah tanggapan dari Penggugat / Pemohon terhadap isi dari Eksepsi Tergugat / Termohon.


Duplik

adalah tanggapan Tergugat / Termohon terhadap isi dari Replik Penggugat / Pemohon.


Verstek

Putusan Verstek adalah putusan hakim yang bersifat declaratoir (op tegenspraak) tentang ketidakhadiran tergugat meskipun ia menurut hukum acara harus datang.


Relaas / Surat Panggilan Sidang

Dalam hukum acara perdata memiliki pengertian, menyampaikan secara resmi [official] dan patut [properly] kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan Majelis Hakim atau Pengadilan.


Eksepsi

merupakan sanggahan/keberatan-keberatan Tergugat / Termohon terhadap surat dakwaan tetapi belum menyangkut pokok perkara.


Replik

adalah tanggapan dari Penggugat / Pemohon terhadap isi dari Eksepsi Tergugat / Termohon.


Duplik

adalah tanggapan Tergugat / Termohon terhadap isi dari Replik Penggugat / Pemohon.


Verstek

Putusan Verstek adalah putusan hakim yang bersifat declaratoir (op tegenspraak) tentang ketidakhadiran tergugat meskipun ia menurut hukum acara harus datang.


Relaas / Surat Panggilan Sidang

Dalam hukum acara perdata memiliki pengertian, menyampaikan secara resmi [official] dan patut [properly] kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan Majelis Hakim atau Pengadilan.


Eksepsi

merupakan sanggahan/keberatan-keberatan Tergugat / Termohon terhadap surat dakwaan tetapi belum menyangkut pokok perkara.


Replik

adalah tanggapan dari Penggugat / Pemohon terhadap isi dari Eksepsi Tergugat / Termohon.


Duplik

adalah tanggapan Tergugat / Termohon terhadap isi dari Replik Penggugat / Pemohon.


Verstek

Putusan Verstek adalah putusan hakim yang bersifat declaratoir (op tegenspraak) tentang ketidakhadiran tergugat meskipun ia menurut hukum acara harus datang.


Relaas / Surat Panggilan Sidang

Dalam hukum acara perdata memiliki pengertian, menyampaikan secara resmi [official] dan patut [properly] kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan Majelis Hakim atau Pengadilan.


Eksepsi

merupakan sanggahan/keberatan-keberatan Tergugat / Termohon terhadap surat dakwaan tetapi belum menyangkut pokok perkara.


Replik

adalah tanggapan dari Penggugat / Pemohon terhadap isi dari Eksepsi Tergugat / Termohon.


Duplik

adalah tanggapan Tergugat / Termohon terhadap isi dari Replik Penggugat / Pemohon.


Verstek

Putusan Verstek adalah putusan hakim yang bersifat declaratoir (op tegenspraak) tentang ketidakhadiran tergugat meskipun ia menurut hukum acara harus datang.


Relaas / Surat Panggilan Sidang

Dalam hukum acara perdata memiliki pengertian, menyampaikan secara resmi [official] dan patut [properly] kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan Majelis Hakim atau Pengadilan.


Eksepsi

merupakan sanggahan/keberatan-keberatan Tergugat / Termohon terhadap surat dakwaan tetapi belum menyangkut pokok perkara.


Replik

adalah tanggapan dari Penggugat / Pemohon terhadap isi dari Eksepsi Tergugat / Termohon.


Duplik

adalah tanggapan Tergugat / Termohon terhadap isi dari Replik Penggugat / Pemohon.


Verstek

Putusan Verstek adalah putusan hakim yang bersifat declaratoir (op tegenspraak) tentang ketidakhadiran tergugat meskipun ia menurut hukum acara harus datang.


Relaas / Surat Panggilan Sidang

Dalam hukum acara perdata memiliki pengertian, menyampaikan secara resmi [official] dan patut [properly] kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan Majelis Hakim atau Pengadilan.


Eksepsi

merupakan sanggahan/keberatan-keberatan Tergugat / Termohon terhadap surat dakwaan tetapi belum menyangkut pokok perkara.


Replik

adalah tanggapan dari Penggugat / Pemohon terhadap isi dari Eksepsi Tergugat / Termohon.


Duplik

adalah tanggapan Tergugat / Termohon terhadap isi dari Replik Penggugat / Pemohon.


Verstek

Putusan Verstek adalah putusan hakim yang bersifat declaratoir (op tegenspraak) tentang ketidakhadiran tergugat meskipun ia menurut hukum acara harus datang.


Relaas / Surat Panggilan Sidang

Dalam hukum acara perdata memiliki pengertian, menyampaikan secara resmi [official] dan patut [properly] kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan Majelis Hakim atau Pengadilan.


Eksepsi

merupakan sanggahan/keberatan-keberatan Tergugat / Termohon terhadap surat dakwaan tetapi belum menyangkut pokok perkara.


Replik

adalah tanggapan dari Penggugat / Pemohon terhadap isi dari Eksepsi Tergugat / Termohon.


Duplik

adalah tanggapan Tergugat / Termohon terhadap isi dari Replik Penggugat / Pemohon.


Verstek

Putusan Verstek adalah putusan hakim yang bersifat declaratoir (op tegenspraak) tentang ketidakhadiran tergugat meskipun ia menurut hukum acara harus datang.



NS-DHTML by Kubik-Rubik.de
Polling
Setujukah apabila setiap putusan pengadilan ditampilkan di website
 
Pengunjung Online
We have 22 guests online