Articles

Tata Cara Memperoleh Informasi

A. Secara lisan

  1. Melalui telepon (0716) 21294, yakni pada saat jam kerja mulai pukul 07.30 s/d 16.00 WIB
  2. Datang langsung ke kantor Pengadilan Agama Mentok.

B. Secara tertulis

  1. Menyampaikan  surat resmi  yang  ditujukan  kepada  pimpinan  dalam hal  ini  Ketua  Pengadilan  Agama  Mentok,  dengan  cara  diantar langsung,  dikirim  melalui  Fax. (0716) 21309,  atau  melalui  pos  ke  alamat kantor di Komp. Perkantoran Pemerintahan Kab. Bangka Barat Dusun IV Daya Baru Desa Belo Laut Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat. Melalui e-mail  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  2. Pengajuan permohonan informasi secara tertulis wajib mencantumkan identitas secara lengkap dan benar

Penerimaan Pengajuan Permohonan Informasi oleh Pengadilan Agama Mentok

1. Setiap orang dapat mengajukan permohonan memperoleh informasi yang tidak tersedia dalam situs Pengadilan dengan cara mengisi formulir permohonan yang disediakan oleh Pengadilan.

2. Petugas informasi dan dokumentasi memberikan tanda terima atas suatu permohonan informasi.

3. Permohonan meminta fotokopi putusan dan penetapan Pengadilan pada semua tingkat peradilan diajukan kepada Pengadilan Tingkat Pertama.

4. Petugas informasi dan dokumentasi memberikan keterangan selambat- lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima. Keterangan tersebut berisi:

a) ada atau tidak informasi yang dimohonkan;

b) diterima atau ditolak permohonan, baik sebagian atau seluruhnya;

c) Penolakan permohonan informasi, baik seluruhnya atau sebagian, harus memuat alasan-alasan.

d) Dalam hal permohonan diterima, keterangan tersebut memuat pula biaya yang diperlukan.

5. Petugas informasi dan dokumentasi dapat memperpanjang waktu pemberian keterangan dalam hal informasi yang dimohon:

a) bervolume besar; atau

b) tidak secara tegas dinyatakan sebagai informasi yang terbuka sehingga petugas informasi clan dokumentasi perlu berkonsultasi dengan penanggungjawab.

6. Perpanjangan waktu tersebut tidak boleh lebih dari 2 (dua) hari kerja.

 

Tata Cara Mengajukan Keberatan

a. Syarat dan Prosedur Pengajuan

  1. Pemohon berhak mengajukan keberatan dalam hal ini ditemukannya alasan sebagai berikut: a. Adanya penolakan atas permohonan informasi;b. Tidak disediakannya informasi yang wajib diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Bagian II. A - SK-KMA No. 1-144/KMA/SK/I/2011; c. Tidak ditanggapinya permohonan informasi; d. Permohonan ditanggapi tidak sebagimana yang diminta; e. Tidak dipenuhinya permohonan informasi; f. Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau g. Penyampaian informasi melebihi waktu yang diatur dalam SK-KMA No. 1-144/KMA/SK/I/2011.
  2. Keberatan ditujukan kepada Atasan PPID melalui Petugas Informasi dan Dokumentasi oleh Pemohon atau kuasanya.

b. Registrasi

  1. Petugas Informasi dan Dokumentasi wajib memberikan formulir keberatan kepada Pemohon untuk mengisi dan membantu pengisiannya jika diperlukan (Lampiran IX - Formulir Keberatan).
  2. Petugas Informasi dan Dokumentasi langsung memberikan salinan formulir keberatan sebagai tanda terima pengajuaan keberatan.
  3. Petugas Informasi dan Dokumentasi wajib mencatat pengajuan keberatan dalam Register Keberatan (Lampiran X - Register Keberatan) dan meneruskannya kepada atasan PPID dengan tembusan kepada PPID dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diajukan.

c. Tanggapan Atas Keberatan

  1. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan dalam bentuk keputusan tertulis yang disampaikan kepada Petugas PPID dengan tembusan kepada PPID semlambat-lambatnya dalam waktu 20 (dua puluh) hari sejak dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam register keberatan.
  2. Keputusan tertulis sebagimana dimaksud sekurang-kurangnya memuat : a. Tanggal pembuatan surat tanggapan atas keberatan; b. nomor surat tanggapan atas keberatan; c. Tanggapan/jawaban tertulis atasan PPID atas keberatan yang diajukan yang berisi salah satu atau beberapa hal sebagai berikut: (i) Mendukung sikap atau putusan PPID disertai alasan dan pertimbangan yang jelas; (ii) Membatalkan putusan PPID dan/atau memerintahkan PPID untuk memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta kepada Pemohon dalam jangka waktu tertntu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja; (iii) Memerintahkan PPID untuk menjalankan kewajibannya dalma memberikan pelayanan informasi sesuai dengan Undang-undang dan peraturan yang berlaku dalam jangka waktu tertentu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja; (iv) Menetapkan biaya yang wajar yang dapat dikenakan kepada Pemohon informasi (Lampiran XI - Surat Tanggapan Keberatan).
  3. Petugas Informasi dan Dokumentasi menyampaikan atau mengirimkan Keputusan Atasan PPID kepada Pemohon atau kuasanya selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari kerja sejak menerima tanggapan dari Atasan PPID dan ditembuskan ke PPID serta Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung RI.
  4. Pemohon yang mengajukan keberatan yang tidak puas dengan keputusan Atasan PPID berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima keputusan Atasan PPID.

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas