Pengumuman

Undangan Acara Pertemuan Rutin Sarasehan Interaktif (Perisai) Episode ke 10 | (01/10)
Permohonan Pengisian Survei Penellitian Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur | (30/09)
Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2025 | (29/09)
Pemanggilan Peserta Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Mediator Secara Daring | (24/09)
Monitoring Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Bidang dan Pengawasan Daerah Pada Aplikasi E-BINWAS Triwulan III Tahun 2025 | (23/09)
Pengumuman Hasil Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama Secara Daring Tanggal 19 September 2025 | (23/09)
Pengumuman Kelulusan Seleksi E-Test, Penyampaian Nomor Tes dan Pembagian Kelompok Peserta | (23/09)
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 10/KMA/SK.KP4.1.3/I/2025 Tentang Pedoman Perbantuan Sementara (Detasering) Hakim dan Aparatur Pengadilan Pada Wilayah Hukum Pengadilan Tingkat Banding | (22/09)

Berita Pengadilan

Pengadilan Agama Mentok Gelar Bintal dengan Tema Setiap Kehidupan Pasti Ada Beban | (02/10)

Sekretaris Pengadilan Agama Mentok Hadiri Rapat Pleno Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan III Tahun 2025 | (02/10)

Pengadilan Agama Mentok Melaksanakan Upacara Memperingati Hari Kesaktian Pancasila 01 Oktober 2025 | (01/10)

Kerjasama Pengadilan Agama Mentok dan Pos Indonesia | (29/09)

Meski di Tengah Hujan, Apel PA Mentok Sarat Pesan Profesionalisme dan Tanggung Jawab | (29/09)

Pengadilan Agama Mentok Hadiri Perayaan HUT Dharmayukti Karini ke XXIII | (26/09)

Berita Lainnya

Jadwal Sidang

Pengadilan Agama Mentok memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak yang sedang berperkara. Informasi yang disuguhkan yaitu jadwal sidang untuk hari ini, jadwal persidangan yang lalu maupun yang akan datang.

Lebih Lanjut

Penelusuran Perkara

Sampai sejauh mana perkara anda ditangani di Pengadilan Agama Mentok. Silahkan anda telusuri informasinya melaui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Melalui SIPP, anda akan mengetahui tahapan, status, biaya dan riwayat perkara.

Lebih Lanjut

Hak-hak Pokok Masyarakat Pencari Keadilan

(Pasal 6 ayat 1 huruf c SK KMA-RI No. 144/KMA/SK/VIII/2007)

1.	Berhak memperoleh Bantuan Hukum
2.	Berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh Penuntut Umum
3.	Berhak segera diadili oleh Pengadilan
4.	Berhak mengetahui apa yang disangkakan kepadanya pada awal pemeriksaan.
5.	Berhak mengetahui apa yang disangkakan kepadanya dalam bahasa yang dimengerti olehnya.
6.	Berhak memberikan keterangan secara bebas dihadapan hakim.
7.	Berhak mendapatkan bantuan juru bahasa/penerjemah jika tidak paham bahasa Indonesia.
8.	Berhak memilih penasehat hukumnya sendiri.
9.	Berhak menghubungi penasehat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang.
10.	Bagi orang asing berhak menghubungi/berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses persidangan.
11.	Berhak menghubungi/menerima kunjungan dokter pribadinya dalam hal terdakwa ditahan.
12.	Berhak mengetahui tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang.
13.	Berhak menghubungi/menerima kunjungan keluarga untuk mendapatkan jaminan penangguhan penahanan atau mendapatkan bantuan hukum.
14.	Berhak menghubungi/menerima orang lain yang tidak berhubungan dengan perkaranya untuk kepentingan pekerjaan atau kepentingan keluarganya.
15.	Berhak mengirim/menerima surat ke/dari Penasehat hukumnya atau keluarganya setiap kali diperlukan olehnya.
16.	Berhak menghubungi / menerima kunjungan rohaniawan.
17.	Berhak diadili dalam sidang yang terbuka untuk umum.
18.	Berhak untuk mengajukan saksi atau saksi ahli yang menguntungkan bagi dirinya.
19.	Berhak segera menerima atau menolak putusan.
20.	Berhak minta banding atas putusan pengadilan, dalam waktu yang ditentukan undang-undang, kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum, dan putusan dalam acara cepat.
21.	Berhak untuk mencabut atas pernyataanya menerima atau menolak putusan dalam waktu yang ditentukan undang-undang.
22.	Berhak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam waktu yang ditentukan undang-undang.
23.	Berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam pasal 95 KUHAP.