PENGADILAN AGAMA MENTOK MEMBANGUN ZONA INTEGRITAS

Pengumuman

Himbauan Melaksanakan Kegiatan Peringatan HUT ke-73 IKAHI Tahun 2026 bagi PD dan PC IKAHI | (27/02)
Lomba Karya Tulis Ilmiah | (27/02)
Langkah-Langkah Strategis Menuju WBK/WBBM di lingkungan Peradilan Agama Tahun 2026 | (26/02)
Undangan Rapat Koordinasi Tahun 2026 & Pemanggilan Peserta Bimbingan Teknis | (25/02)
Pengumuman Hasil Akhir Kegiatan Fit and Proper Test dan Eksaminasi Berkas Perkara Calon Hakim Tinggi Peradilan Agama Tahun 2025 | (24/02)
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 | (23/02)
Himbauan Peniadaan Apel Selama Bulan Suci Ramadhan 1447 H | (20/02)
Undangan Menyaksikan Wisuda Purnabakti Ketua PTA Kendari dan Ketua PTA Banten | (20/02)

Pengumuman Lainnya

Berita Pengadilan

Sinergi Pendidikan dan Peradilan, Pengadilan Agama Mentok Lepas Mahasiswa Magang IAIN SAS Bangka Belitung dan Siswa PKL SMKN 1 Mentok | (26/02)

Penyampaian Kultum oleh Ibu Wakil Ketua Pengadilan Agama Mentok | (25/02)

Pengadilan Agama Mentok Terima Ekspose Hasil Pengawasan Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung: Capaian Memuaskan dengan Catatan Optimasi | (24/02)

Dzuhur dan Kultum Menguatkan Spiritual Aparatur Pengadilan Agama Mentok | (23/02)

Pelaksanaan Pengawasan HATIWASDA Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung di Pengadilan Agama Mentok | (23/02)

Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Mentok Ikuti Forum Group Discussion (FGD)Standar Pelayanan Publik oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Barat | (20/02)

Berita Lainnya

BROSUR DIGITAL

Klik gambar untuk membuka brosur digital

PUBLIKASI DIGITAL

Klik gambar untuk membaca lebih lanjut!

Hak-hak Pokok Masyarakat Pencari Keadilan

(Pasal 6 ayat 1 huruf c SK KMA-RI No. 144/KMA/SK/VIII/2007)

1.	Berhak memperoleh Bantuan Hukum
2.	Berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh Penuntut Umum
3.	Berhak segera diadili oleh Pengadilan
4.	Berhak mengetahui apa yang disangkakan kepadanya pada awal pemeriksaan.
5.	Berhak mengetahui apa yang disangkakan kepadanya dalam bahasa yang dimengerti olehnya.
6.	Berhak memberikan keterangan secara bebas dihadapan hakim.
7.	Berhak mendapatkan bantuan juru bahasa/penerjemah jika tidak paham bahasa Indonesia.
8.	Berhak memilih penasehat hukumnya sendiri.
9.	Berhak menghubungi penasehat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang.
10.	Bagi orang asing berhak menghubungi/berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses persidangan.
11.	Berhak menghubungi/menerima kunjungan dokter pribadinya dalam hal terdakwa ditahan.
12.	Berhak mengetahui tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang.
13.	Berhak menghubungi/menerima kunjungan keluarga untuk mendapatkan jaminan penangguhan penahanan atau mendapatkan bantuan hukum.
14.	Berhak menghubungi/menerima orang lain yang tidak berhubungan dengan perkaranya untuk kepentingan pekerjaan atau kepentingan keluarganya.
15.	Berhak mengirim/menerima surat ke/dari Penasehat hukumnya atau keluarganya setiap kali diperlukan olehnya.
16.	Berhak menghubungi / menerima kunjungan rohaniawan.
17.	Berhak diadili dalam sidang yang terbuka untuk umum.
18.	Berhak untuk mengajukan saksi atau saksi ahli yang menguntungkan bagi dirinya.
19.	Berhak segera menerima atau menolak putusan.
20.	Berhak minta banding atas putusan pengadilan, dalam waktu yang ditentukan undang-undang, kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum, dan putusan dalam acara cepat.
21.	Berhak untuk mencabut atas pernyataanya menerima atau menolak putusan dalam waktu yang ditentukan undang-undang.
22.	Berhak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam waktu yang ditentukan undang-undang.
23.	Berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam pasal 95 KUHAP.