PENGADILAN AGAMA MENTOK MEMBANGUN ZONA INTEGRITAS

Pengumuman

Pelaksanaan Validasi Individu pada Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) MARI Periode Triwulan IV Tahun 2025 | (10/12)
Pembayaran Biaya Mutasi Tenaga Teknis Tahun 2025 | (09/12)
Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Kepegawaian Peradilan Agama Secara Daring | (09/12)
Pelaksanaan Seleksi Wawancara Bahasa Arab Tahap II Tahun 2025 | (08/12)
Undangan Peserta Munas-XXI IKAHI Tahun 2025 | (05/12)
Pemberitahuan Usul Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim di Lingkungan Peradilan Agama Tahun 2026 | (05/12)
Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Jabatan Hakim Tinggi Pemilah Perkara Mahkamah Agung RI Tahun 2025 | (02/12)
Pembayaran Biaya Mutasi Tenaga Teknis Tahun 2025". Demikian, terima kasih | (02/12)

Pengumuman Lainnya

Berita Pengadilan

Hakim Pengadilan Agama Mentok Ikuti Pelatihan Teknis Yudisial Dispensasi Kawin Bagi Hakim Tingkat Pertama Peradilan Agama Seluruh Indonesia Gelombang II | (10/12)

Penguatan Pelayanan: Briefing Pagi Panitera Muda Hukum kepada Petugas PTSP dan Satpam PA Mentok | (09/12)

Perceraian Berhenti di Meja Mediasi Pengadilan Agama Mentok: Gugatan Cerai Dicabut, Rumah Tangga Kembali Harmonis | (08/12)

APEL PAGI PENGADILAN AGAMA MENTOK Akhir Tahun dengan Penuh Optimisme | (08/12)

Tingkatkan Kapasitas Intelektual dan Wawasan Filsafat, Hakim Pengadilan Agama Mentok Ikuti Pelatihan Teknis Yudisial Filsafat Hukum | (05/12)

Pengadilan Agama Mentok Turut Berduka, Ikuti Zoom Meeting Peduli Bencana Aceh, Sumut, dan Sumbar | (05/12)

Berita Lainnya

PUBLIKASI DIGITAL

Klik gambar untuk membaca lebih lanjut!

📘 LIPA November 2025

📗 LRA s.d. November 2025

📝 Survei Kepuasan Masyarakat

Hak-hak Pokok Masyarakat Pencari Keadilan

(Pasal 6 ayat 1 huruf c SK KMA-RI No. 144/KMA/SK/VIII/2007)

1.	Berhak memperoleh Bantuan Hukum
2.	Berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh Penuntut Umum
3.	Berhak segera diadili oleh Pengadilan
4.	Berhak mengetahui apa yang disangkakan kepadanya pada awal pemeriksaan.
5.	Berhak mengetahui apa yang disangkakan kepadanya dalam bahasa yang dimengerti olehnya.
6.	Berhak memberikan keterangan secara bebas dihadapan hakim.
7.	Berhak mendapatkan bantuan juru bahasa/penerjemah jika tidak paham bahasa Indonesia.
8.	Berhak memilih penasehat hukumnya sendiri.
9.	Berhak menghubungi penasehat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang.
10.	Bagi orang asing berhak menghubungi/berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses persidangan.
11.	Berhak menghubungi/menerima kunjungan dokter pribadinya dalam hal terdakwa ditahan.
12.	Berhak mengetahui tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang.
13.	Berhak menghubungi/menerima kunjungan keluarga untuk mendapatkan jaminan penangguhan penahanan atau mendapatkan bantuan hukum.
14.	Berhak menghubungi/menerima orang lain yang tidak berhubungan dengan perkaranya untuk kepentingan pekerjaan atau kepentingan keluarganya.
15.	Berhak mengirim/menerima surat ke/dari Penasehat hukumnya atau keluarganya setiap kali diperlukan olehnya.
16.	Berhak menghubungi / menerima kunjungan rohaniawan.
17.	Berhak diadili dalam sidang yang terbuka untuk umum.
18.	Berhak untuk mengajukan saksi atau saksi ahli yang menguntungkan bagi dirinya.
19.	Berhak segera menerima atau menolak putusan.
20.	Berhak minta banding atas putusan pengadilan, dalam waktu yang ditentukan undang-undang, kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum, dan putusan dalam acara cepat.
21.	Berhak untuk mencabut atas pernyataanya menerima atau menolak putusan dalam waktu yang ditentukan undang-undang.
22.	Berhak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam waktu yang ditentukan undang-undang.
23.	Berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam pasal 95 KUHAP.