PENGADILAN AGAMA MENTOK MEMBANGUN ZONA INTEGRITAS

Pengumuman

Pengisian Survei Judicial Wellbeing untuk Mendukung Layanan Psikososial Hakim | (15/10)
Pengisian Survei Judicial Wellbeing untuk Mendukung Layanan Psikososial Hakim | (15/10)
Draf Penilaian Kinerja Satuan Kerja Triwulan III Tahun 2026 | (12/10)
Monitoring Pelaksanaan Kebijakan Aplikasi Access CCTV Online (ACO) | (08/10)
Undangan Mengikuti Sosialisasi Anti Penyuapan dan Pengendalian Gratifikasi | (06/10)
Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2026 | (28/09)
Penugasan Mengikuti Refleksi Perjalanan"Tiga Tahun BPHPI dan Seminar secara Hybrid | (28/09)
Hasil Pelaksanaan Seleksi Jabatan Panitera Pengganti dan Hakim Yustisial Pada Kepaniteraan Mahkamah Agung Tahun 2026 | (24/09)

Pengumuman Lainnya

Berita Pengadilan

Pengadilan Agama Mentok Hadiri Peringatan Hari Santri Nasional Tahun 2026 | (23/10)

Pengadilan Agama Mentok Gelar Rapat Pembentukan Tim Pengelola Media Massa dan Media Sosial | (22/10)

DEMI TINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN, PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA MENTOK KEMBALI GELAR BRIEFING PAGI | (20/10)

APEL PAGI PENGADILAN AGAMA MENTOK “PA Mentok Siap Songsong Hasil Kinsatker Triwulan III dengan Pelayanan Prima” | (19/10)

Pengadilan Agama Mentok Laksanakan Bimbingan Mental melalui Pembacaan Surah Yasin | (15/10)

Pengadilan Agama Mentok Raih Penghargaan atas Capaian IKPA 100 pada Semester I Tahun 2026 | (14/10)

Berita Lainnya

BROSUR DIGITAL

Klik gambar untuk membuka brosur digital

PUBLIKASI DIGITAL

Klik gambar untuk membaca lebih lanjut!

Hak-hak Pokok Masyarakat Pencari Keadilan

(Pasal 6 ayat 1 huruf c SK KMA-RI No. 144/KMA/SK/VIII/2007)

1.	Berhak memperoleh Bantuan Hukum
2.	Berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh Penuntut Umum
3.	Berhak segera diadili oleh Pengadilan
4.	Berhak mengetahui apa yang disangkakan kepadanya pada awal pemeriksaan.
5.	Berhak mengetahui apa yang disangkakan kepadanya dalam bahasa yang dimengerti olehnya.
6.	Berhak memberikan keterangan secara bebas dihadapan hakim.
7.	Berhak mendapatkan bantuan juru bahasa/penerjemah jika tidak paham bahasa Indonesia.
8.	Berhak memilih penasehat hukumnya sendiri.
9.	Berhak menghubungi penasehat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang.
10.	Bagi orang asing berhak menghubungi/berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses persidangan.
11.	Berhak menghubungi/menerima kunjungan dokter pribadinya dalam hal terdakwa ditahan.
12.	Berhak mengetahui tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang.
13.	Berhak menghubungi/menerima kunjungan keluarga untuk mendapatkan jaminan penangguhan penahanan atau mendapatkan bantuan hukum.
14.	Berhak menghubungi/menerima orang lain yang tidak berhubungan dengan perkaranya untuk kepentingan pekerjaan atau kepentingan keluarganya.
15.	Berhak mengirim/menerima surat ke/dari Penasehat hukumnya atau keluarganya setiap kali diperlukan olehnya.
16.	Berhak menghubungi / menerima kunjungan rohaniawan.
17.	Berhak diadili dalam sidang yang terbuka untuk umum.
18.	Berhak untuk mengajukan saksi atau saksi ahli yang menguntungkan bagi dirinya.
19.	Berhak segera menerima atau menolak putusan.
20.	Berhak minta banding atas putusan pengadilan, dalam waktu yang ditentukan undang-undang, kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum, dan putusan dalam acara cepat.
21.	Berhak untuk mencabut atas pernyataanya menerima atau menolak putusan dalam waktu yang ditentukan undang-undang.
22.	Berhak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam waktu yang ditentukan undang-undang.
23.	Berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam pasal 95 KUHAP.