PENGADILAN AGAMA MENTOK MEMBANGUN ZONA INTEGRITAS

Pengumuman

Monitoring dan Evaluasi Data Capaian Kinerja Pengadilan | (23/12)
Pelaksanaan Tugas Kedinasan secara Fleksibel | (23/12)
Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Fit and Proper Test dan Eksaminasi Berkas Perkara Calon Hakim Tinggi Peradilan Agama Tahun 2025 | (19/12)
Pengumuman Hasil Pelaksanaan Seleksi Jabatan Hakim Tinggi Pemilah Perkara Mahkamah Agung RI Tahun 2025 | (19/12)
Standarisasi Kode Ruang Sidang pada Mahkamah Syar'iah/Pengadilan Agama Seluruh Indonesia | (18/12)
Petunjuk Teknis Pelaksanaan E-Test dan Eksaminasi Tahap II Melalui E-Learning Badilag bagi Calon Hakim Tinggi Peradilan Agama Tahun 2025 | (17/12)
Monitoring Implementasi SEMA 1 Tahun 2023 | (17/12)
Permohonan Review Pedoman Pengawasan Bidang dan Pengawasan Daerah pada Aplikasi E-Binwas | (16/12)

Pengumuman Lainnya

Berita Pengadilan

Wujudkan Perdamaian, Hakim Pengadilan Agama Mentok Kembali Berhasil Dalam Pelaksanaan Mediasi Perkara Cerai Gugat | (23/12)

Sekretaris Pengadilan Agama Mentok Hadiri Pelantikan PPPK Paruh Waktu di Lingkungan Pemkab Bangka Barat | (23/12)

Briefing Pagi, Pengadilan Agama Mentok Fokus Tuntaskan Kinerja Akhir Tahun | (23/12)

Perempuan Berdaya dan Berkarya, Perwakilan Pengadilan Agama Mentok Hadiri Kegiatan Gabungan Oranisasi Wanita Bangka Barat | (22/12)

Menuju Penghujung 2025, PA Mentok Jaga Konsistensi Semangat Kerja Melalui Apel Pagi | (22/12)

Jaga Kebugaran Aparatur, Pengadilan Agama Mentok Laksanakan Kegiatan Olahraga Pagi | (19/12)

Berita Lainnya

BROSUR DIGITAL

Klik gambar untuk membuka brosur digital

PUBLIKASI DIGITAL

Klik gambar untuk membaca lebih lanjut!

📘 LIPA November 2025

📗 LRA s.d. November 2025

📝 Survei Kepuasan Masyarakat

Hak-hak Pokok Masyarakat Pencari Keadilan

(Pasal 6 ayat 1 huruf c SK KMA-RI No. 144/KMA/SK/VIII/2007)

1.	Berhak memperoleh Bantuan Hukum
2.	Berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh Penuntut Umum
3.	Berhak segera diadili oleh Pengadilan
4.	Berhak mengetahui apa yang disangkakan kepadanya pada awal pemeriksaan.
5.	Berhak mengetahui apa yang disangkakan kepadanya dalam bahasa yang dimengerti olehnya.
6.	Berhak memberikan keterangan secara bebas dihadapan hakim.
7.	Berhak mendapatkan bantuan juru bahasa/penerjemah jika tidak paham bahasa Indonesia.
8.	Berhak memilih penasehat hukumnya sendiri.
9.	Berhak menghubungi penasehat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang.
10.	Bagi orang asing berhak menghubungi/berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses persidangan.
11.	Berhak menghubungi/menerima kunjungan dokter pribadinya dalam hal terdakwa ditahan.
12.	Berhak mengetahui tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang.
13.	Berhak menghubungi/menerima kunjungan keluarga untuk mendapatkan jaminan penangguhan penahanan atau mendapatkan bantuan hukum.
14.	Berhak menghubungi/menerima orang lain yang tidak berhubungan dengan perkaranya untuk kepentingan pekerjaan atau kepentingan keluarganya.
15.	Berhak mengirim/menerima surat ke/dari Penasehat hukumnya atau keluarganya setiap kali diperlukan olehnya.
16.	Berhak menghubungi / menerima kunjungan rohaniawan.
17.	Berhak diadili dalam sidang yang terbuka untuk umum.
18.	Berhak untuk mengajukan saksi atau saksi ahli yang menguntungkan bagi dirinya.
19.	Berhak segera menerima atau menolak putusan.
20.	Berhak minta banding atas putusan pengadilan, dalam waktu yang ditentukan undang-undang, kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum, dan putusan dalam acara cepat.
21.	Berhak untuk mencabut atas pernyataanya menerima atau menolak putusan dalam waktu yang ditentukan undang-undang.
22.	Berhak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam waktu yang ditentukan undang-undang.
23.	Berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam pasal 95 KUHAP.